CATATAN UNTUK PEMIMPIN DI TANAH PAPUA

Zaman semakin terbuka dengan dorongan NEED yang teramat kuat sampai kita lupa sama mereka yang memberikan tanah garapan untuk pembangunan kantor-kantor pemerintahan dengan pelepasan tanah adat sampai penetapan keputusan lewat sertifikat tanah berarti sampi di situ urusan pemerintah dengan pemilik tanah. 

Fenomena itu mungkin harus kita dalami bersama bahwa pemilih tanah ini pasti memiliki generasi penerus yang sebenarnya harus di lihat dari kaca mata HAK HIDUP. Jika memakai kaca mata itu, maka kita semua hampir pasti menemukan jawaban yang sama bahwa mereka KORBAN PEMBANGUNAN yang seharusnya di perhatikan pemerintah daerah.

Bagaimana perhatian pemerintah daerah. analisis sementara arkam dijelaskan bahwa pemerintah daerah sudah sepatutnya membentuk sebuah unit terkecil (CSR) di bagian humas untuk menyiapkan segala aturan main serta menyediakan 0,1 persen APBD untuk memberdayakan mereka, agar kepastian HAK HIDUP mereka bisa berlanjut dari generasi ke generasi agar tidak ada yang menjadi korban dari pembangunan itu sendiri.

Dengan terbentuknya unit terkecil (CSR) di bagian humas, maka dinyakini persoalan-persoalan pemalangan sudah bisa teratasi karena mereka sudah tidak merasa sebagai korban pembangunan. selamat merenung....