PAPUA DAN GRATIFIKASI

SKRIP ARTIKEL

Daerah di seberang lautan tempat matahari pertama kali terbit, yang dalam catatan resmi ditulis Papua itu, merupakan satu nama yang tersimpan sejuta makna karena alamnya masih penuh misteri.

Suku bangsa Papua kurang lebih 252 orang yang penyebarannya meliputi wilayah pesisir pantai, rawa-rawa, lembah dan perbukitan yang masih hidup dalam jaringan sosial masing-masing.

Orang Asli Papua merupakan petani peramu dan petani ladang yang hidup dalam tradisi nomaden dan alam adalah ibu bagi mereka. Perjalanan pembangunan di Papua memiliki ekor panjang karena masah lalu masih merupakan satu sumber rujukan untuk melihat Papua tahun ini atau beberapa tahun kedepan.

Berbicara Papua melalui berbagai forum diskusi dan temu konsultasi antar pemerintah pusat dan daerah selalu saja dibahas pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur yang belum memberikan dampak sebanding dengan besarnya belanja pemerintah daerah.

Berbagai jurus telah dikeluarkan pemerintah daerah dalam membangun Papua, namun masih ada saja soal yang belum dijawab melalui program dengan baik atau dengan kata lain pemerintah daerah belum mampu menjelaskan misi dalam bentuk program kepada orang asli Papua.

Soal yang belum dijawab adalah rendahnya rasa keindonesiaan orang asli Papua keranana ada rasa ketidak puasan terhadap apa yang sudah dibuat pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tanggan dari pemerintah pusat.

Dengan semakin derasnya dana yang masuk tiap tahun ke pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur karena hampir sebagian besar disumpangkan kekantong korupsi dan belanja konsumsi pemerintah daerah.

Lihat tema kita itu adalah Papua Dan Gratifikasi, atau dengan kata lain Papua Dan Hukum Indonesia, sebelum menyelam lebih dalam ada baiknya kita luangkan waktu untuk membaca kembali cerita nilai hidup arang asli Papua, disitu ada tersimpan satu nilai yaitu nilai kekerabatan yang dipelihara secara turun temurun sampai tahun ini adalah ucapan terima kasih yang tidak cukup disampaikan lewat kata-kata tetapi harus dalam bentuk benda berwujud atau dalam bentuk fisik.

Kebiasan memberi ucapan dalam bentuk fisik sudah melembaga dalam jaringan sosial orang asli Papua dan menjadi kebiasan yang melahirkan ucapan terima kasih yang tidak sekedar dengan kata-kata saja.

Angin perbaikan tatakelola pemerintahan saat ini, mulai memberikan ketidak nyamanan bagi orang asli Papua di bidang layanan publik karena setiap aktifitas yang dilakukan berkaitan dengan belanja publik tidak diperbolehkan untuk mencari dalam kegiatan-kegiatan tersebut karena ada penjaga yang diberi nama Gratifikasi.

Dalam perjalanan hidup sehari-hari orang papua sudah pasti tidak akan pernah lepas dari kegiatan saling berbagi atau saling memberi karena ada nilai keiklasan yang lahir tanpa paksaan.

Sementara tututan tata kelola pemerintahan yang akuntabel membuat nilai-nilai hidup orang asli papua berada pada dua pilihan tetap dilestarikan sebagai warisan generasi mendatang ataukah dihilangkan karena ada tuntutan pekerjaan saat ini. (@arkam)

HUBUNGAN DAN MASALAH MEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LIHAT DARI ASPEK PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI PAPUA

Berbicara Papua, kita selalu dan selalu menyoroti empat aspek yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur. Berbagai kebijakan sudah dilaksanakan secara optimal, namun masih ada saja soal yang belum terjawab dengan benar atau sengaja dilupakan untuk dilanjutkan tahun-tahun mendatang.

Sementara berbagai praktisi dan pengamat serta akademisi juga memberikan pendapat mereka tentang empat aspek utama yang di kejar pemerintah pusat yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur perkembangan belum menunjukan atau memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat Papua.

Berbagai jurus telah diambil pemerintah pusat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Papua, karena dengan ketersediaan infrastruktur dasar akan mempercapat kemandirian ekonomi orang asli Papua.

Semakin derasnya bantuan yang diberikan pemerintah pusat belum sepenuhnya menjamin rasa keindonesiaan orang asli papua, itu bisa diakui bahwa pemerintah memberikan bantuan semuanya hampir di sumbangkan ke kantong korupsi dan belanja konsumsi pemerintah pada level Provinsi, Kabupaten sampai pada tingkat distrik dan kampung. Sementara orang papua kelas paling kecil tidak sama sekali diberikan akses dalam menerima bantuan yang diberikan pemerintah.

Dallam berbagai kesempatan diskusi, sudah banyak yang memberikan formula dan resep yang paling ampuh untuk menjawab soal tentang lambatnya orang asli papua berlari karena masih rendahnya komitmen pemerintah daerah membangun sumber daya manusia orang asli Papua.

Berbicara tentang Sumber Daya Manusia Orang Asli papua berarti titik fokus pemerintah daerah adalah pendidikan dan kesehatan menjadi agenda utama pemerintahan di tingkat Kabupaten untuk memberikan prioritas utama pada dua faktor tersebut.

Banyaknya soal yang perlu dijawab bersama atau dijelaskan bersama, namun yang juga perlu sekali untuk dipahami adalah ditengah pergaulan dunia jangan sampai lupa, mengembangkan nilai-nilai leluhur budaya yang menjadi jati diri orang asli Papua.

Kelas sosial dibagi dalam beberapa bagian sebut saja, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah dan kelas paling bawah, issu ini hanya memfokuskan diri pada kelas paling bawah yang sebenarnya paling banyak diberikan porsi untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan kelas bawah, menengah dan kelas atas. [arkam]