SEDERHANA DAN SEHAT

Melihat berita maupun media online yang menampilkan berita tentang bencana alam yang datang hanya hitungan detik namun meninggalkan luka yang membekas sebab nyawa dan harta habis terhampas ombak pantai yang misterius itu.

Sumber : Google.Com

Bencana alam itu membawa kita semua pada satu ruang yang disebut waktu, sebab bangkit itu butuh waktu yang tidak sedikit atau kasarnya mulai menjalankan hidup dari titik nol.

Properti dibangun puluhan tahun, hari ini hanya tinggal kenangan karena bangsa ini tidak pernah mau belajar dari bangsa lain sebut saja Jepang yang warganya hidup minimalis sebab ada alasan yang masuk akal yaitu Jepang merupakan wilayah atau negara yang sering terkena bencana gempa bumi.

Jepang merupakan wilayah yang sering sekali terkena gempa membuat warga hampir rata-rata memilih hidup minimalis dengan properti sesuai kebutuhan hidup atau lebih jauh lagi belanja fungsi.

Sementara itu, bila dikaitkan dengan bencana alam atau kebakaran di Indonesia biasanya menurut berita memberikan informasi berkait dengan jumlah kerugian harta benda yang bertampak biasanya dimunculkan sebagai trending topik beberapa media nasional maupun media online.

Selanjutnya bangsa ini harus belajar banyak dari sejarah tentang berbagai peristiwa baik alam maupun human erros dibeberapa daerah di Indonesia bahkan luar Indonesia sebagai rujukan penting untuk hidup sederhana atau minimalis dan sehat sebab ledakan penduduk semakin tak terkendali yang menyebabkan hunian tumbuh tidak bersahabat dengan alam.

Mulai tahun ini, harus menata kembali diri walaupun sudah jauh melangkah dalam sesuatu tindakan yang sebenarnya salah ketika ukuran ruang dan waktu kekinian, maka tidak ada salahnya untuk mulai tahun ini mulai hidup minimalis dan sehat. @arkam

EKONOMI SEMEJA

Membaca pendapat berbagai pakar dengan ribuan analisis berkait dengan satu wilayah timur Indonesia yang katanya terluas nomor 2 (dua) setelah Kalimantan ini yang juga bila dilihat lagi memakai ukuran luas wilayah itu, maka potensi ekonomi baik darat, laut dan udara terbaik di planet yang hanya satu ini.

Sementara itu, bila dilihat lagi memakai ukuran integrasi kedalam peta Indonesia sampai tahun ini, perjalanannya sudah sedikit berubah walaupun ada sedikit turbulensi itu wajat-wajar saja sebab tingkat kemajuan (pendidikan) warga masih duduk belum sama rata dengan teman-teman dari daerah yang nun jauh di Pulau Ambon, Sulawesi, Jawa, Kalimantan dan Sumatra.

Selanjutnya dalam perjalanan politik istimewa dengan pemberlakuan khusus seperti perawatan bayi dalam inkubator, ini semua dilakukan karena ada sebagian bangsa Papua yang inggin memisahkan diri karena tidak pernah sama sekali merasakan arti keadilan seperti yang disimpolkan dengan padi dan kapas itu.

Kondisi ketidak adilan disebabkan disebabkan bermacam-macam warna hidup membuat Jakarta mengeluarkan jurus politik istimewa dengan keuangan otonomi khusus, namun masih ada saja soal yang terlewatkan untuk diselesaikan Jakarta bersama perwakilan di Papua.

Akhir tahun ini, mulai hangat di Jakarta yaitu pembangunan Papua berbasis 7 (tujuh) wilayah adat sudah mendesak untuk dilaksanakan dalam menaikan Indeks Kebahagiaan Orang Asli Papua yang selama ini masih fluktuatif agar menjadi konstan.

Dalam tema yang diangkat ini, berawal dari keprihatinan penulis melihat peta ekonomi warga Papua selama era politik keistimewaan ini warga masih berada dalam kondisi yang memiluka sebab begitu banyak keuangan otonomi khusus sampai tahun ini belum juga mampu menaikkan total asset warga Papua dalam bentuk uang dibank, namun gambaran yang didapatkan mereka hanya dipaksanakan untuk menaikan belanja konsumsi yang diukur dari tumbuh sumburnya newcomers (usha non Papua).

Semakin tumbuhnya newcomers itu, bukan berdampak buruk pada usaha warga Papua, yang membuat teman-teman di pemerintahan bahkan sampai wilayah politik yang katanya mewakili suara rakyat itu bicara warga Papua harus mendapatkan proteksi.

Cerita proteksi sebenarnya bukan saran utama dalam menyelesaikan masalah sebab proses sebuah bisnis itu tumbuh melalui sebuah siklus bisnis yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen yang difasilitasi oleh sebuah jembatan yang dalam ilmu pemasaran biasa disebut Saluran Distribusi.

Saluran itu, biasanya terbangun atas kesepahaman kedua belah pihak dengan harga yang sudah ditetapkan atau disepakati bersama, walaupun dalam perjalanan fluktuatif, tetapi itu wajar-wajar saja bagi petani atau produsen.

Persoalan kita yang belum terpevahkan berkait pembagian wilayah adat atau dalam diskusi lain biasa juga disebut wilayah pembangunan yang dalam perjalan sampai tahun ini belum juga memberi dampak ekonomi pada warga Papua, itu bisa juga diukur dari berapa warga Papua yang memiliki buku tabungan serta belum juga dilihat dari berapa total asset warga Papua dalam bentuk uang.

Berangkat dari ukuran belanja tabungan dan total asset, maka dapat disimpulkan bahwa sektor ekonomi tidak bergerak sesuai dengan apa yang diharapkan dari cita-cita dari arti BANGKIT itu sendiri, hal ini juga diperparah lagi dengan publikasi media online katada yang menampilkan data Kabupaten pengelolaan APBD terbaik di bidang ekonomi, hanya 2 (dua) kabupaten di Papua yaitu : Asmat dan Pegubin, dinyal ini memberikan simpulan bahwa pengembangan sektor ekonomi di wilayah adat masih sebatas wacana dan serimonial saja.

Melihat dari cerita singkat di atas, maka perlu ada konsep pembangunan ekonomi semeja yang dilakukan pada wilayah adat yang terlebih dahulu dibuatkan Road Map pengembangan komoditas dimulai dari hulu sampai hilir dengan selalu melibatkan tokoh masyarakat pada masing-masing wilayah adat sebagai pendamping warga Papua dalam melakukan usahanya.

Keterlibatan tokoh masyarakat itu, penting sebab pemerintahan non formal sudah ada sebelum adanya pemerintahan modern, oleh karena itu, para elit tingkat kampung perlu diberikan kewenangan yang hampir setingkat dengan pimpinan daerah, sebab sistem pemerintahan formal dan non formal masing-masing menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing.@arkam     

INSTAL ULANG 7 (TUJUH) WILAYAH ADAT

Melihat dan membaca kembali perjalanan politik istimewa yang diberikan pemerintah pusat kepada wilayah paling timur Indonesia yang katanya luas wilayahnya terbesar nomor 2 (dua) setelah Kalimantan dengan air yang bening dan hutan yang hijau tidak berbanding lurus dengan kemiskinan, padalah jumlah penduduk hanya 3.207.444 jiwa yang katanya akan mencapai bonus demografi itu.

Sementara itu, bila dilihat dari masa berintegrasi dengan Indonesia sampai tahun ini sudah melahirkan 2 (dua) Provinsi dan 28 (dua puluh delapan) Kabupaten, 1 (satu) Kota di Provinsi Papua serta 12 (dua belas) Kabupaten, 1 (satu) Kota di Provinsi Papua Barat. Sinyal ini memberikan informasi bahwa Tanah Papua ini sudah disekat-sekat habis oleh Pemerintah.

Merujuk pada sekat di atas, maka timbul pertanyaan, apakah sekat itu sudah memperhatikan peta budaya ataukah hanya memakai foto satelit..?? Para pembaca pasti ada yang bertanya-tanya berapa besar pentingnya issu ini harus dimunculkan kembali dengan alasan yang mungkin bisa sedikit diduga yaitu kenapa orang Papua tidak bersyukur bahwa sudah diberikan politik istimewa dengan slogan kekhususan itu.

Para pembaca sekalian, Papau yang berbentuk burung kasuari itu bukan tanah konsong yang tak berpenghuni atau lebih mendunia itu dibilang tanah tak bertuan, yang bila ditarik lagi kepeta wilayah adat, maka ada kesepahaman bersama antar pihak membaginya kedalam 7 (tujuh) wilayah adat yaitu : 2 (dua) berada di Provinsi Papua Barat dan 5 (lima) berada di wilayah Provinsi Papua.

Pada 7 (tujuh) wilayah adat ini masing-masing wilayah mempunyai peta budaya yang sudah tergambar ribuan tahun yang lalu dan telah melembaga teramat kuat dengan hak kesulungan masing-masing teritorial adat yang dalam perjalanan pembagian wilayah adat mungkin dianggap sepeleh olah para penyusun ataukah para penyusun pura-pura tidak mengerti ataukah mungkin su lupa baca buku etnografi Papua.

Perjalanan pemerintahan sampai Tahun ini, secara perlahan-lahan mulai terbentuk benjolan kecil yang pada suatu masa ditahun-tahun mendatang akan memuntahkan aroma tak sedap ke semua sendi-sendi kehidupan sosial warga Papua yaitu KONFLIK pada pusaran kekuasaan dan ekonomi yang disebabkan tidak ada penjelasan yang berkait dengan arti KO PU BAPA NAMA SIAPA DAN KO PU MAMA NAMA SIAPA??.

Masalah seperti ini biasanya muncul pada saat dimana pesta-pesta politik sedang berlangsung atau pembagian jabatan dalam pemerintahan formal dalam sebuah kepemimpinan atau biasa juga terjadi pada pusaran distribusi ekonomi yang tidak merata atau berkeadilan itu.

Sebelum mencari lebih jauh, maka ada baiknya meminjam satu masukan yang masih hidup sepanjang masah yaitu pesan Zokrates "sesuatu yang tidak diteliti, tidak pantas untuk dijalani". Pesan itu dalam terjemahan bebas adalah segala sesuatu yang akan dilakukan pemerintah daerah perlu sekali merujuk pada kajian-kajian yang telah dilakukan dengan sukses storynya sebelum pemerintah menjalankannya di Papua.

Melihat kembali lagi pada pembentukan sekat-sekat baru di Tanah Papua ini mulai memunculkan benjolan kecil yaitu adanya tarik ulur antar warga masyarakat berdasarkan pembagian peta wilayah adat sebab ada suku bangsa Papua yang masih menolak pembagian itu karena rantai nilai budaya moyang mereka bukan bagian dari wilayah itu, namun hukum Indonesia memaksakan suku bangsa tertentu untuk masuk ikut wilayah adat suku bangsa yang lain.

Sementara itu, perjalanan sistem pemerintahan sampai tahun ini, belum berjalan maksimal sesuai dengan yang diharapkan pemerintah sebab hampir dipastikan bahwa masih sebagian besar dari warga belum memahami apa arti kalimat tanya "KO PU BAPA NAMA SIAPA DAN KO PU MAMA NAMA SIAPA ?, hal ini yang dianggap sebagai penyebab utama konflik, sementara catatan yang lain memberikan kesimpulan KONFLIK itu terjadi karena Distribusi Keadilan Ekonomi.

Tema merebut Instak Ulang 7 (tujuh) Wilayah Adat, dihadirkan sebagai bahan perenungan pembaca berkait dengan konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini, apakah disebabkan pembagian wilayah adat yang tidak memperhatikan peta adat warga setempat atau sudah mempertimbangkan elemen tersebut, namun pada proses pelaksanaan tidak partisipatif.

Konflik itu akan terus berlanjut karena modal pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya diterima warga setempat karena kita tidak mendengar apa yang mereka ingginkan, untuk itu solusi yang ditawarkan sudah mendesar untuk dilakukan kajian ulang batas-batas wilayah adat dengan memakai foto budaya, setelah itu barulah dibuatkan Tata Ruang masing-masing wilayah. @arkam