PENGELUARAN PUBLIK KABUPATEN KEEROM

KAJIAN PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PUBLIK KABUPATEN KEEROM

TAHUN 2012 (PENGANGGARAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN)

PENDAHULUAN

Kabupaten Keerom merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG). Lima dari tujuh distrik di Kabupaten Keerom berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG, yaitu Distrik Towe, Web, Waris, Arso Timur, dan Senggi. Kabupaten ini diprioritaskan menjadi daerah transmigrasi, daerah pertanian tanaman pangan serta perkebunan.

Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Keerom mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2006–2010. Sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan nilai PDRB Kabupaten Keerom dalam kurun waktu 2007–2011. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Keerom selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi ringan dengan kecenderungan menurun. Setiap tahun pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 10,95 persen, namun di tahun 2010-2011 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 9,73 dan 9,93 persen. Sektor bangunan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kontribusi sebesar 36,99 persen. Sedangkan berdasarkan analisis Location Quetiont (LQ) terdapat lima sektor unggulan. Sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan merupakan sektor unggulan.

Jumlah penduduk Keerom berfluktuasi untuk kurun waktu 2006–2010. Penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan hal ini menyebabkan sex rasio mengalami peningkatan selama kurun waktu tersebut. Rata–rata pertumbuhan penduduk Keerom selama lima tahun terakhir sebesar 0,94 persen. Sebagian besar penduduk Keerom bekerja di sektor pertanian sebesar 69,15 persen. Sedangkan tingkat pengangguran di Kabupaten Keerom masih tinggi. Kesempatan kerja di Kabupaten Keerom masih terbuka. Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) rata-rata 73,42 persen dan Angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) rata-rata sebesar 95,22 persen.

IPM Kabupaten Keerom dalam kurun waktu 2007–2010 lebih baik dibanding Provinsi Papua. Secara rata-rata IPM Keerom sebesar 68,68 sedangkan IPM Provinsi Papua sebesar 64,33. Kesenjangan antara IPM dan IPG relatif tinggi dalam kurun waktu 2007–2010. Tingkat kesenjangan IPM dan IPG menjelaskan akses perempuan ke dalam aktivitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Secara rata-rata kesenjangan IPM dan IPG mencapai 4,18. Selain itu angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Keerom meningkat selama empat tahun.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kapasitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Keerom kurang maksimal. Rata-rata pencapaian kapasitas pengelolaan keuangan daerah hanya sebesar 36,4 persen dari total indikator pencapaian. Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Keerom dalam mengelola keuangan daerah masih berada di bawah rata-rata (50 persen). Bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah mencapai 55 persen, hal ini menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sudah termasuk “good/fairly acceptable”. Nilai capaian indikator PFM yang terkecil adalah bidang audit dan pengawasan eksternal yang hanya mencapai 20 persen.

PENDAPATAN DAERAH

Tren realisasi pendapatan berfluktuatif. Tren realisasi pendapatan cenderung lebih kecil dari anggaran kecuali di tahun 2007 yang tingkat realisasinya lebih besar dari anggaran. Pendapatan perkapita tertinggi pada tahun 2011 sebesar Rp11,94 juta dan terendah tahun 2007 sebesar Rp9,58 juta.

Pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer atau dana perimbangan dari pusat. Pendapatan transfer masih sangat dominan dengan rata-rata prosentase sebesar 80,69 persen bagi Kabupaten Keerom. Sedangkan rata-rata PAD hanya sebesar 1,57 persen, sisanya sebesar 17,74 persen merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Efektifitas penerimaan PAD belum dioptimalkan dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah relatif sangat kecil yang hanya mencapai 1,57 persen dari total PAD. Efektifitas penerimaan pendapatan daerah sudah lebih baik dari Provinsi dengan rata rata mencapai 101,21 persen dibandingkan dengan Provinsi Papua yang hanya 100,70 persen.

BELANJA DAERAH

Porsi belanja sudah lebih baik karena belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung selain juga itu rata-rata pertumbuhan untuk belanja langsung lebih besar dari rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung. Rata-rata kenaikan belanja modal menduduki urutan pertama disusul barang dan jasa pada urutan kedua dan belanja gaji pada urutan ketiga.

Belanja sektor pendidikan rata-rata baru mencapai 16,90 persen belum sesuai dengan amanat undang-undang sebesar 20 persen. Selain itu, belanja sektor kesehatan rata-rata baru mencapai 8,04 persen. Sedangkan belanja sektor pemerintahan umum merupakan yang paling besar dengan rata-rata sebesar 37,41 persen.

SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS

Sektor Pendidikan

Target dan realisasi belanja sektor pendidikan menunjukkan tren positif yang terus meningkat selama lima tahun anggaran. Hal serupa juga berlaku untuk belanja tidak langsung maupun langsung menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu sepanjang tahun 2007-2011 alokasi terkecil diperuntukan untuk belanja pegawai dan rata-rata belanja perkapita pendidikan tidak mengalami pertumbuhan.

Jumlah belanja langsung yang besar berdampak pada kinerja di sektor pendidikan, seperti jumlah murid, guru, maupun gedung sekolah berfluktuasi dengan tren yang terus meningkat. Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni di tiap jejang cenderung meningkat sepanjang tahun.

Sektor Kesehatan

Rencana dan perubahan anggaran belanja di sektor kesehatan cenderung meningkat sepanjang lima tahun pengamatan. Target dan Realisasi belanja sektor kesehatan menunjukkan pertumbuhan positif yang meningkat selama lima tahun. Selain itu berdasarkan klasifikasi ekonomi anggaran belanja kesehatan, belanja langsung menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2011, dan juga anggaran belanja tidak langsung juga menunjukkan peningkatan setiap tahun. Belanja di bidang kesehatan selama lima tahun didominasi oleh belanja barang dan jasa.

Tenaga medis serta sarana dan prasarana penunjang kesehatan juga belum maksimal. Meskipun demikian beberapa rasio kesehatan menunjukkan peningkatan selama tahun pengamatan. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran sangat bervariatif, prosentase persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan juga mengalami peningkatan kurun waktu pengamatan. Angka persentase persalinan oleh tenaga medis memiliki hubungan yang signifikan dengan angka kematian ibu di Kabupaten Keerom. Selain itu juga dari beberapa jenis penyakit, penyakit ISPA menduduki peringkat teratas dalam sepuluh besar pengakit yang diderita masyarakat di Keerom.

Sektor Pekerjaan Umum–Infrastruktur

Penyerapan anggaran masih kurang hal ini terlihat dari rata-rata anggaran yang tidak terserap sebesar Rp36,55 milyar. Meskipun tingkat realisasi anggaran yang cukup kecil, namun terdapat penambahan panjang jalan yang rata-rata bertambah sebesar 18,163 km per tahun. Kualitas kondisi jalan yang ada sebagian besar masih bagus.

Belanja langsung setiap tahun cenderung meningkat. Belanja modal rata-rata 89,60 persen selama lima tahun dan merupakan proporsi belanja yang paling besar. Dengan melihat proporsi tersebut bisa dikatakan pemerintah Kabupaten Keerom telah mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur jalan yang memang kelihatan meningkat setiap tahun.

Sektor Pertanian

Realisasi belanja sektor pertanian masih cenderung kecil dan tidak maksimal. Selain itu belanja langsung sektor pertanian lebih besar dari belanja tidak langsungnya. Selama lima tahun belanja langsung lebih banyak diarahkan untuk belanja barang dan jasa disusul belanja pegawai dan yang terkecil adalah belanja modal.

Luas panen kakao cenderung meningkat namun produksi cenderung menurun. Selain tanaman kakao terdapat beberapa tanaman pangan yang menjadi andalan Kabupaten Keerom antara lain padi, jagung, ubi-ubian dan kacang-kacangan. Luas panen masing-masing tanaman pangan berhubungan positif terhadap nilai produksinya. Produktifitas tanaman kacang-kacangan lebih tinggi dibandingkan tanaman pangan lainnya.

DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS)

Pencairan dana Otsus dari tingkat provinsi ke kabupaten selalu terlambat. Keterlambatan pencairan tersebut biasanya diakibatkan oleh proses administrasi yang mengalami masalah, terutama menyangkut pertanggungjawaban atas penggunaan dana Otsus. Penundaan ini dilakukan terkait dengan adanya evaluasi terhadap realisasi penggunaan dana tahap-tahap sebelumnya. Hal ini terjadi di karenakan sumber daya manusia yang mengolah dana tersebut sangat terbatas dan walaupun ada kurang berkompeten, keterlambatan pencairan juga tidak terlepas dari efek penundaan pencairan dana Otsus tahap sebelumnya yang memiliki efek domino.

Transparansi penggunaan dana Otsus sangat rendah. Rendahnya akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana Otsus menggambarkan rendahnya keinginan Kabupaten Keerom untuk penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tidak adanya transparansi penggunaan dana Otsus akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan masyarakat. Dampak negatif tersebut antara lain dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam alokasi sumber daya, memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

ISU-ISU STRATEGIS

Kemiskinan

Kondisi masyarakat pada kelima distrik tersebut masih tertinggal, hidup dalam kemiskinan akibat dari tingkat aksesibilitas yang rendah terhadap fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Keerom mengalami penurunan antara tahun 2007-2009. Kondisi tersebut disebabkan karena pemerintah daerah sejak berdirinya telah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat, melalui penyaluran dana bantuan kepada masyarakat miskin sebessar Rp100 juta dan pada perioda pemerintahan yang baru (2011-2016), jumlah dana dinaikkan menjadi Rp1 milyar untuk masing-masing kampung di wilayah Kabupaten Keerom.

Gender

Salah satu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Keerom yakni budaya kawin tukar, yang menyebabkan anak-anak perempuan dalam keluarga harus mau dinikahkan. Padahal secara psikologis mereka belum siap untuk menikah, dan masih ada hal lain yang memang butuh pendekatan lebih dalam antara lembaga dan masyarakat.

Laki-laki lebih diprioritaskan dalam keluarga dibanding perempuan untuk hal-hal seperti mengikuti pendidikan, kesempatan memperoleh pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya.

HIV/AIDS

Berdasarkan laporan Hak Asasi Manusia di Papua tahun 2010/2011 yang  dirilis oleh Asian Human Rights Commission diketahui bahwa masih berlakunya  tradisi feodal di Papua, seperti alkoholisme dan sex bebas memiliki kontribusi atas penyebaran infeksi HIV/AIDS di Papua termasuk Kabupaten Keerom.

Hasil penelitian dari sebuah LSM peduli HIV/AIDS menyatakan bahwa penyakit yang mematikan ini justru menular lebih banyak di wilayah perkampungan yang terisolasi dan terpencil bukan pada wilayah perkotaan. Mereka melakukan hubungan seks bebas dengan pasangan yang berganti-ganti tanpa mengetahui sedikitpun resiko dari tindakan tersebut.

Di Kabupaten Keerom sepanjang 2011 ditemukan sebanyak 34 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 4 masih dalam tergolong HIV sedangkan 30 lainnya sudah dalam kondisi AIDS. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom menunjukkan jumlah kasus paling tinggi ada di Arso, yakni 14 kasus, disusul Arso Timur 10, Skanto 6, dan Senggi 4. Belum ditemukan kasus untuk tiga distrik lainnya yaitu Web, Waris, dan Towe. Dari 34 kasus tersebut juga diketahui 20 terdeteksi pada laki-laki dan 14 lainnya adalah perempuan. Paling banyak ada pada kelompok umur 20-29 tahun, yaitu sebanyak 20 kasus.

(Anthonius H. Citra Wijaya & Charley M. Bisai, Peneliti Pusat KEUDA Uncen)