PENGELUARAN PUBLIK KABUPATEN MERAUKE

KAJIAN PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PUBLIK KABUPATEN MERAUKE

TAHUN 2012 (PENGANGGARAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN)

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Merauke merupakan wilayah yang sangat strategis dalam hal pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Luas lahan yang datar dengan biosifik dan agroekosistem yang sangat mendukung menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung padi dan ternak sapi potong di Provinsi Papua. Namun demikian tingkat produktifitas tanaman padi yang dihasilkan selama ini masih dibawah rata-rata nasional yang akan menyulitkan pemerintah daerah untuk memposisikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung padi nasional.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke terlihat cukup tinggi, akan tetapi dengan kecenderungan yang melambat dan terus berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Adapun beberapa sektor yang menjadi basis perekonomian wilayah selama ini adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, serta listrik, gas dan air bersih. Meskipun pertumbuhan ekonominya cukup tinggi ternyata tidak dibarengi dengan perbaikan distribusi pendapatan. Sehingga kualitas pembangunan ekonomi yang dicapai selama ini dapat dikatakan rendah. Selain itu, walaupun kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Merauke tampak lebih baik bila dibandingkan Provinsi Papua secara keseluruhan, namun, gap IPM antara Kabupaten Merauke dengan Provinsi Papua semakin lama semakin berkurang setiap tahunnya. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Merauke masih kalah cepat dibandingkan beberapa daerah lainnya di Provinsi Papua.

B. PENDAPATAN DAERAH

Sumber PAD terbesar di kabupaten Merauke berasal dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah terutama  berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Merpati Nusantara Airlines. Peranan retribusi daerah terhadap total PAD relatif lebih baik dibandingkan pajak daerah, dimana  retribusi perijinan tertentu merupakan kontributor terbesar dalam komposisi retribusi daerah.

Rata-rata rasio surplus/defisit terhadap PDRB di Kabupaten Merauke bernilai positif dan besar akan tetapi dengan kecenderungan yang terus menurun.  Tingkat diskreasi yang merupakan keleluasaan fiskal kabupaten Merauke dalam menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan keleluasaan yang tinggi walau persentasenya cenderung menurun. Untuk itu, Pemerintah daerah dengan tingkat diskreasi yang cenderung tinggi, diharapkan dapat lebih mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang menyentuh ekonomi masyarakat  dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, dengan program-program pengembangan sektor-sektor ekonomi kerakyatan dan merupakan sektor unggulan wilayah yaitu sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat akan berdampak positip pada penerimaan dari yang bersumber pajak dan retribusi daerah.

C. BELANJA DAERAH

Belanja daerah kabupaten Merauke mengalami peningkatan  yang berfluktuatif, dan cenderung daya serapnya rendah. Sedangkan belanja  perkapita Kabupaten Merauke mengalami perkembangan dengan fluktuasi yang cukup tajam, namun secara rata-rata cenderung tidak banyak mengalami perubahan. Dengan kondisi belanja seperti ini maka pemerintah daerah sepatutnya meningkatkan daya serap belanja dan belanja per kapita agar pelayanan pada masyarakat selalu dapat ditingkatkan setiap tahun.

Belanja sektor pemerintahan umum masih mendominasi total belanja di kabupaten Merauke, melebihi belanja pada sektor-sektor kunci yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat yaitu sektor pendidikan dan kesehatan. Oleh karena sektor pendidikan dan kesehatan sangat terkait erat secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah perlu memiliki komitmen yang tinggi setiap tahunnya untuk mengalokasikan minimal belanja pendidikan dan kesehatan sebesar 20% sebagaimana yang di atur dalam undang-undang.

Untuk Belanja  sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan dan sektor kehutanan proporsinya menempati posisi terendah di kabupaten Merauke. Meskipun sektor-sektor tersebut merupakan motor penggerak perekonomian wilayah.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Proses perencanaan dan penganggaran di kabupaten Merauke pada hakekatnya sudah berjalan dengan baik, namun penetapan perundang-undangan perencanaan dan penganggarannya  belum tepat waktu. Penentuan  target anggaran sudah dilakukan dengan layak dan proses penyusunannya pun cukup  realisitis dan dinilai baik,demikian juga sistim pemantauan dan evaluasi partisipasi yang komprehensif telah  berjalan dengan cukup baik.

Pelaksanaan anggaran di kabupaten Merauke secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik.  Penerapan praktik-praktik manajemen kas yang efektif guna memastikan pengelolaan dana yang efisien dalam pelayanan sudah berjalan baik dengan sistem pemungutan dan penagihan yang efisien. Sistem akuntansi yang menjamin terlaksananya akuntansi yang tepat atas seluruh transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan eksternal dan internal juga sudah dapat diandalkan, wajar, dan tepat waktu. Namun Pengelolaan yang hati-hati atas pinjaman daerah, investasi daerah, serta kepemilikan dalam BUMD belum cukup baik pelaksanaannya. Demikian juga upaya peningkatan keefektifan pengelolaan aset daerah melalui perencanaan dan pengelolaan aset jangka panjang yang menjamin terciptanya layanan terbaik dalam mendukung kelancaran aktifitas pemerintahan belum dilakukan dengan baik di kabupaten Merauke.

Pengawasan dan Akuntabilitas  yang dilakukan di Kabupaten merauke sudah berjalan dengan cukup baik walaupun SDM yang berkualifikasi  jabatan fungsional auditor dan yang berlatar belakang akuntansi jumlahnya belum memadai. Temuan audit internal di kabupaten Merauke selalu segera ditindaklanjuti, namun untuk  audit eksternal  guna menjamin efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah, belum optimal  dilaksanakan di kabupaten Merauke.

E. SEKTOR SEKTOR STRATEGIS

1. SEKTOR PENDIDIKAN

Daya serap belanja di sektor pendidikan masih rendah, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terkait dengan pendidikan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi karena alokasi belanja di sektor pendidikan selama ini belum memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Selama ini belanja tak langsung masih mendominasi komposisi belanja di sektor pendidikan. Adapun jenis belanja tak langsung yang paling besar prorporsinya adalah belanja pegawai. Menyusul kemudian belanja modal dan belanja barang/jasa. Terlihat juga daya serap belanja di sektor pendidikan masih rendah, yang mana hal ini berdampak terhadap kinerja keluaran di sektor pendidikan. Diantaranya  penyerapan tingkat pendidikan di Kabupaten Merauke cenderung mengalami penurunan, ketidakmerataan akses masyarakat terhadap pendidikan belum dapat diatasi dengan baik, dan rasio murid terhadap guru maupun sekolah sampai saat ini belum mencapai rasiio yang ideal.

2. SEKTOR KESEHATAN

Daya serap belanja di sektor kesehatan masih rendah, serta alokasi belanja di sektor kesehatan belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan pelayanan publik dalam bidang kesehatan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah yang pada akhirnya mengakibatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi tidak merata, dan pencapaian pemenuhan SPM di bidang kesehatan berjalan lambat.

Walaupun belanja di sektor kesehatan terus meningkat, namun jumlah dokter serta puskesmas yang tersedia belum memenuhi angka ideal untuk dapat melayani pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam masyarakat secara merata. Bahkan kecenderungan rasio dokter/bidan terhadap penduduk mengalami penurunan, yang diakibatkan pertambahan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan pertambahan jumlah dokter dan bidan. Fakta berikutnya, angka kematian bayi di Kabupaten Merauke masih tinggi, sedangkan angka harapan hidup relatif rendah. Dua kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pembangunan kesehatan di Kabupaten Merauke dapat dikatakan masih rendah.

3. SEKTOR INFRASTRUKTUR

Realisasi belanja  di sektor infrastruktur selalu lebih rendah dibandingkan anggaran atau perubahan belanja yang ditetapkan, yang menyebabkan daya serap belanja yang dicapai sektor ini sangat rendah. Adanya realokasi belanja sektoral menyebabkan alokasi belanja di sektor infrastruktur mengalami penurunan. Belanja langsung dan tidak langsung sektor infrastruktur cenderung berfluktuasi.

Sarana dan prasarana transportasi berikutnya yang cukup besar mendorong perekonomian wilayah selama ini di Kabupaten Merauke adalah transportasi udara, demikian juga transportasi laut dan sungai merupakan transportasi yang vital dan menunjang menunjang pembangunan daerah Kabupaten Merauke. Pada transportasi udara telah tersedia Bandara Mopah yang berkapasitas pesawat besar, sedang dan kecil yang melayani rute antar provinsi dan antar kabupaten. Sedangkan untuk transportasi laut dan sungai tersedia pelabuhan yang berkapasitas pelayaran samudera. Pelayaran perintis dan kontainer.

Kepuasan layanan yang diterima masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur dasar yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dapat dikatakan mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini karena pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sebagian besar terkonsentrasi pada beberapa distrik yang jauh terletak di pedalaman.

4. SEKTOR PERTANIAN

Realisasi belanja  pada sektor pertanian (tanaman pangan, peternakan dan perikanan dan kelautan) setiap tahunnya lebih kecil dari pada anggaran maupun perubahan belanja yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan daya serap belanja di sektor-sektor pertanian selalu selalu rendah. 

Pertumbuhan realisasi belanja pada sektor ekononomi pertanian cenderung menurun, sementara laju pertumbuhan penduduk meningkat. Kondisi ini berdampak pada menurunnya belanja perkapita di sektor pertanian, yang menggambarkan bahwa perhatian pemerintah kabupaten terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum optimal.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, belanja langsung sangat mendominasi komposisi belanja  di sektor pertanian. Dimana yang paling besar kontribusinya dalam komposisi belanja langsung adalah belanja modal.

Padi, perikanan laut dan ternak sapi merupakan komoditi-komoditi unggulan pertanian Kabupaten Merauke dengan tingkat produksi yang setiap tahunnya bervariasi. Kawasan sentra produksi padi di Kabupaten Merauke sebagian besar berlokasi di wilayah transmigrasi yang penduduknya mayoritas non Papua seperti Tanah Miring, Kurik dan Semangga. Selain padi, komoditi tanaman pangan lainnya yang juga besar potensinya adalah jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Selain pertanian, peternakan dan perikanan juga merupakan sektor-sektor ekonomi unggulan Kabupaten Merauke. Andalan komoditi sektor perikanan adalah ikan kakap, ikan bulanak, ikan kuru, dan udang putih. Sedangkan pada sektor peternakan adalah ternak sapi yang mampu menghasilkan produktifitas daging sapi di atas produktifitas rata-rata nasional.

F. ISU-ISU STRATEGIS

1. KEMISKINAN

Merauke merupakan kabupaten yang paling rendah memiliki jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua, bahkan tingkat kemiskinannya termasuk rendah untuk ukuran Indonesia. Beberapa  distrik di Kabupaten Merauke yang teridentifikasi paling banyak penduduk miskinnya adalah Distrik Merauke, Distrik Kimaam dan Tabonji.

Kemiskinan yang terjadi di Merauke bukan hanya disebabkan faktor struktural saja, namun juga budaya ekonomi masyarakat yang masih tradisional membuat mereka rentan terhadap kemiskinan. Terutama sekali pada penduduk asli Merauke yang sebagian besar hidup di pedalaman yang banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan misalkan keterbatasan akses atau infrastruktur, akses pangan, akses kesehatan, layanan pendidikan, kesempatan kerja dan berusaha, akses perumahan, akses air bersih dan sanitasi dan akses aman dan partisipasi.

Keseriusan pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan tercermin dengan dibentuknya tim koordinasi untuk menanggulangi dan mengendalikan jumlah penduduk miskin. Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan TKPK Kabupaten Merauke sesuai panduan adalah dengan meningkatkan pendapatan dan  sekaligus mengurangi  beban  pengeluaran masyarakat miskin terutama  dalam  memperoleh  pelayanan  dasar.

2. ISU GENDER

Kualitas kesehatan penduduk perempuan di Kabupaten Merauke terlihat lebih baik dibandingkan penduduk laki-laki, namun kualitas pendidikannya lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Rendahnya kualitas pendidikan perempuan di Kabupaten Merauke disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan.

Angka IPM di Kabupaten Merauke cenderung meningkat, namun tidak diikuti dengan angka IPG. Hal ini menunjukkan bahwa masih upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesetaraan gender di bidang social, politik, ekonomi yang belum tercapai. Angka IDG Kabupaten Merauke mengalami peningkatan yang  disebabkan karena tingginya indikator pemberdayaan gender yang dapat dicapai.

Isu gender yang spesifik di Kabupaten Merauke adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kondisi ini terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak perempuan sebagai individu dan manusia untuk mendapatkan keadilan, terutama terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih banyak dipicu karena Miras dari kaum laki-laki atau suami.

3. ISU HAIV/AIDS

Jumlah penduduk di Kabupaten Merauke yang terdeteksi HIV/AIDS kasusnya cenderung berfluktuasi dan meningkat. Penyumbang terbesar untuk kasus HIV/AIDS di Kabupaten Merauke jika dilihat dari jenis pekerjaan adalah ibu rumah tangga. Apabila dilihat berdasarkan usia penduduk, sampai saat ini usia-usia produktif diantara 14-49 tahun merupakan penduduk yang paling banyak menderita HIV/AIDS.

Satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua, bahkan di Indonesia, yang memulai Perda tentang penanganan dan penanggulangan AIDs adalah Kabupaten Merauke. Selain melalui Perda, keberhasilan menangani HIV/AIDS di Kabupaten Merauke juga karena adanya beberapa program kebijakan yang aplikatif.

4. ISU OTONOMI KHUSUS

Penerimaan dana otsus di kabupaten Merauke cenderung berfluktuasi dan berkontribusi sangat rendah terhadap pendapatan daerah. Kontribusi  dana otsus terhadap total pendapatan daerah sepanjang tahun 2007-2010 cenderung mengalami penurunan, seiring dengan bertambahnya daerah pemekaran baru di Provinsi Papua.

Alokasi belanja sektoral yang bersumber dari dana otsus, untuk sektor pendidikan mengalami peningkatan selama ini. Namun secara rata-rata belum memenuhi amanat Undang-Undang Otsus Papua. Sedangkan untuk alokasi di sektor kesehatan telah memenuhi ketentuan minimal Undang-Undang Otsus.

Selain belum memenuh amanat Otsus, daya serap penggunaan dana Otsus di sektor pendidikan juga belum maksimal. Selain itu juga belum transparan. Hal ini menyebabkan rendahnya pelayanan pendidikan dari pemerintah kabupaten untuk penduduk asli papua di Kabupaten Merauke, dan ketidakpahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana Otsus yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

G. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penerimaan dana otsus di kabupaten Merauke cenderung berfluktuasi dan berkontribusi sangat rendah terhadap pendapatan daerah. Kontribusi  dana otsus terhadap total pendapatan daerah sepanjang tahun 2007-2010 cenderung mengalami penurunan, seiring dengan bertambahnya daerah pemekaran baru di Provinsi Papua.

Alokasi belanja sektoral yang bersumber dari dana otsus, untuk sektor pendidikan mengalami peningkatan selama ini. Namun secara rata-rata belum memenuhi amanat Undang-Undang Otsus Papua. Sedangkan untuk alokasi di sektor kesehatan telah memenuhi ketentuan minimal Undang-Undang Otsus.

Selain belum memenuh amanat Otsus, daya serap penggunaan dana Otsus di sektor pendidikan juga belum maksimal. Selain itu juga belum transparan. Hal ini menyebabkan rendahnya pelayanan pendidikan dari pemerintah kabupaten untuk penduduk asli papua di Kabupaten Merauke, dan ketidakpahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana Otsus yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu mengoptimalkan pemanfaatan dana otsus, dengan program-progran kebijakan atau kebijakan yang diperlukan : (i) peningkatan alokasi belanja yang lebih mengarah pada peningkatan kesejahteraan baik masyarakat maupun aparat di kampung terutama untuk  sektor pendidikan dan kesehatan seperti penduduk usia sekolah, guru, tenaga medis dengan pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas perumahan bagi guru dan tenaga medis di kampung, (ii) melakukan kajian efektifitas pengelolaan dana otsus di kabupaten Merauke guna melihat keluaran, hasil dan dampak dari pemanfaatan dana otsus bagi masyarakat, (iii) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana otsus, (iv)  peningkatan daya serap dana otsus melalui percepatan tahap-tahap persiapan dalam melaksanakan penggunaan dana otsus.

(Yundy Hafizrianda, Pusat KEUDA Uncen)