Melihat kebijakan Pemerintah Daerah membangun pasar yang dipengaruhi turbulensi Politik pada saat bergulirnya pesta Demokrasi itu, membuat rembesan menjadi gesekan kecil antara beberapa individu yang terlalu dibesar-besarkan oleh beberapa individu lain untuk memuluskan kepentingan mereka itu yang penting dilihat warga masyarakat.
Persoalan turbulensi politik membuat Pemerintah Daerah membuat kebijakan belanja modal dengan membangun pusat aktivitas ekonomi masyarakat tanpa melalui sebuah kajian akademik yang baik akan bermuara pada aset tidak produktif.
Pengeluaran Pemerintah Daerah yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DAU, DAK, OTSUS, PAD, SILPA) akan membentuk belanja modal yang terakumulasi ke dalam aset daerah, ini perlu dikelola sesuai dengan perencanaan.
Keputusan pembangunan pasar diambil dari persoalan politik dengan mengabaikan aspek ekonomi akan melahirkan resiko kegagalan yang besar di masa depan karena aspek kelayakan sebuah pasar diabaikan pembuat kebijakan.
Alat bantu yang dipakai untuk memberikan edukasi kepada para pengambil kebijakan ini, penulis meminjam pesan Zocrates yang menjelaskan bahwa “Sesuatu Yang Tidak Di Teliti, Tidak Pantas Untuk Di Jalani”.
Pesan Zocrates ini teramat sanggat tepat dipakai sebagai jembatan untuk memberikan pencerahan secara rasional walaupun saran penulis terlambat, namun mungkin masih bisa dijadikan pertimbangan untuk pengalihan fungsi bangunan tersebut menjadi Market Point di batas kota.
Secara teori yang belum terbantahkan selama ini bahwa membangun sebuah pasar perlu ada kajian kelayakan secara ekonomi yang komprehensif sebab orientasi belanja pembangunan sebuah pasar adalah menaikan Pajak Daerah.
Pasar secara teori merupakan tempat pertemuan antara produsen dan konsumen atau petani dan pembeli dengan aktivitas pertukaran barang dengan alat ukur uang. Persoalan yang akan dihadapi ketika pasar sudah terbangun adalah siap pembeli utama atau konsumen target utama ketika pasar dibangun siapa.@arkam
Persoalan turbulensi politik membuat Pemerintah Daerah membuat kebijakan belanja modal dengan membangun pusat aktivitas ekonomi masyarakat tanpa melalui sebuah kajian akademik yang baik akan bermuara pada aset tidak produktif.
Pengeluaran Pemerintah Daerah yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DAU, DAK, OTSUS, PAD, SILPA) akan membentuk belanja modal yang terakumulasi ke dalam aset daerah, ini perlu dikelola sesuai dengan perencanaan.
Keputusan pembangunan pasar diambil dari persoalan politik dengan mengabaikan aspek ekonomi akan melahirkan resiko kegagalan yang besar di masa depan karena aspek kelayakan sebuah pasar diabaikan pembuat kebijakan.
Alat bantu yang dipakai untuk memberikan edukasi kepada para pengambil kebijakan ini, penulis meminjam pesan Zocrates yang menjelaskan bahwa “Sesuatu Yang Tidak Di Teliti, Tidak Pantas Untuk Di Jalani”.
Pesan Zocrates ini teramat sanggat tepat dipakai sebagai jembatan untuk memberikan pencerahan secara rasional walaupun saran penulis terlambat, namun mungkin masih bisa dijadikan pertimbangan untuk pengalihan fungsi bangunan tersebut menjadi Market Point di batas kota.
Secara teori yang belum terbantahkan selama ini bahwa membangun sebuah pasar perlu ada kajian kelayakan secara ekonomi yang komprehensif sebab orientasi belanja pembangunan sebuah pasar adalah menaikan Pajak Daerah.
Pasar secara teori merupakan tempat pertemuan antara produsen dan konsumen atau petani dan pembeli dengan aktivitas pertukaran barang dengan alat ukur uang. Persoalan yang akan dihadapi ketika pasar sudah terbangun adalah siap pembeli utama atau konsumen target utama ketika pasar dibangun siapa.@arkam
No comments:
Post a Comment