GELIAT EKONOMI DI JEMBATAN HOLTEKAM KIAN TERASA

Jembatan Holtekam mulai memunculkan aroma yang membuat anak negeri mulai terusik dengan kehadiran jembatan yang diharapkan akan memberikan berkah yang melimpah bagi mereka di sepanjang jalur yang dilalui jembatan.

Melihat dari ledakan penduduk Kota Jayapura yang semakin hari terus meningkat dan kepadatan penduduk serta tumbuhnya hunian di berbagai sudut-sudut Kota sementara lapangan pekerjaan terbatas, ini membuat Pemerintah Kota Jayapura mulai tergerak untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pribumi yang berada sepanjang jembatan holtekam dari ancaman Newcomers.

Membaca cenderawasih pos edisi kamis 11 April 2019 yang cukup menarik dimana pemerintah daerah mulai memberikan ruang yang besar kepada masyarakat asli Kota Jayapura untuk mengelola potensi kampungnya sendiri.  ini dilihat dari aset pemerintah Kota yang dihibahkan kepada masyarakat yang berada pada objek wisata di Kota Jayapura.

Seperti ini membutuhkan dukungan semua komponen untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat melakukan inovasi sert merencanakan program dan kegiatan berbasis kearifan lokal. Sementara peran pemerintah daerah hanya sebatas menyediakan fasilitasi penunjang berupa jaminan pembiayaan bagi masyarakat asli Kota Jayapura dalam mengembangkan usaha di sektor pariwisata dengan sektor penunjang seperti kuliner asli Kota Jayapura.

Ekonomi Kota Jayapura menggeliat khususnya sektor pariwisata dilihat dari terbangunnya jembatan Holtekamp, memunculkan pertanyaan, apakah dengan hadirnya jembatan ini asset masyarakat dalam bentuk uang bertambah dalam tabungan bank atau tidak bertambah sama sekali dengan kehadiran jembatan Holtekam.

Pekerjaan rumah yang belum diselesaikan pemimpin secara umum di Tanah Papua yaitu memproteksi bisnis kecil yang jalankan warga Papua, dengan jalan menetapkan peraturan daerah untuk sektor-sektor yang berkaitan dengan nilai hidup orang Papua tidak boleh lakukan oleh kawan-kawan bukan Papua.

Belajar dari pengalaman di hampir semua wilayah di Tanah Papua, Pimpinan Daerah-Nya hanya mengangkat Proteksi Orang Asli Papua sebagai issu utama untuk membendung atau membungkus suara-suara kekecewaan atas keterwakilan masyarakat Asli Papua, ini bisa dilihat dari penyusunan peraturan daerah tidak pernah diputuskan di dewan perwakilan rakyat. 5 (lima) tahun bahkan sampai 10 (sepuluh) tahun berkuasa sudah berapa persen peraturan daerah yang ditetapkan untuk melindungi hak hidup, hak ekonomi, orang Asli Papua.  

Secara makro Papua dapat juga dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi Orang Asli Papua lebih menonjol lebih besar peningkatan pendapatan untuk belanja konsumtif dibandingkan belanja investasi, ini bisa diamati dari semakin tumbuhnya Newcomers yang memanfaatkan peluang tersebut. Newcomers hadir sebagai virus yang mematikan bisnis berbasis nilai hidup Orang Asli Papua.

Kita semua tahu bahwa dalam konstitusi disampaikan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, ini juga merupakan salah satu pesan untuk pelaku-pelaku ekonomi maupun Pemerintah Daerah sampai pada ranting yang terkecil harus juga memahami bahwa ekonomi tumbuh di atas rel yang diberi nama “Ekonomi Berkeadilan”.

Newcomers ini sebenarnya bukan ancaman serius terhadap ekonomi berbasis nilai hidup orang asli papua, sebab newcomers ini tumbuh dengan melihat peluang dan kesempatan untuk memperbaiki hidup di luar daerah asalnya atau dalam pendapat pengamat biasanya menyebutkan pengaruh demografi memiliki hubungan positif dengan kesuksesan newcomers tersebut.

Ancaman serius yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi berbasis nilai hidup yaitu Orang Asli Papua itu sendiri yang tidak saling mendukung dalam bentuk Sharing Resource  serta tidak ada dukungan nyata pemerintah daerah dalam bentuk pemberian jaminan kredit untuk bisnis kecil orang Papua melalui lembaga keuangan bank atau non bank.

Mesin ekonomi kota jayapura mulai digerakkan oleh hadirnya jembatan holtekam sebagai magnet yang menarik usaha dadakan di sepanjang bahu jalan kiri dan kanan holtekamp, tumbuhnya pengusaha musiman yang memanfaatkan kesempatan yang ada dengan tingkat kemajuan serta kemampuan finansial, fenomena seperti ini perlu diantisipasi dengan penetapan Peraturan Daerah. @arkam