EKONOMI YANG EKOLOGIS

Dilatarbelakangi pemberontakan alam yang terjadi di beberapa daerah di Tanah Papua karena sentuhan berlebihan yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun Masyarakat pemilik Hak Ulayat yang menyebabkan alam tidak bersahabat lagi dengan manusia. Ini disebabkan, mungkin juga ledakan penduduk atau migrasi orang dari suatu wilayah ke wilayah lain membuat pertumbuhan hunian semakin tak terkendali menyebabkan rusaknya daerah-daerah serapan air karena semakin tumbuh subur pohon-pohon tembok pada daerah-daerah penyangga.

Ekonomi mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Sementara istilah ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “Oikos” yang artinya Keluarga atau Rumah Tangga dan “Nomos” yang artinya Peraturan atau Hukum. Sehingga arti ekonomi secara umum ialah : Manajemen Rumah Tangga atau Aturan Rumah Tangga.

Sementara itu, bila ditarik lebih dalam ke ekonomi lingkungan maka secara umum juga dijelaskan tentang perilaku atau kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas sewajarnya dalam jangka panang atau biasa dibilang berkelanjutan. Lahirnya ekonomi lingkungan disebabkan timbulnya masalah lingkungan yang tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atau pasar. Masalah lingkungan menimbulkan inefisiensi atau tidak efisien alokasi sumber daya alam dalam proses produksi barang atau jasa.

Berkembangnya ekonomi lingkungan lebih jauh lagi melahirkan yang dikenal dengan nama Ekonomi Hijau yang menitikberatkan juga pada peningkatan kesejahteraan manusia dengan kesetaraan sosial yang sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau ekologis juga merupakan suatu modal pembangunan ekonomi yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi yang ekologis.

Para pakar menjelaskan ciri yang membedakan ekonomi hijau dengan resmi ekonomi lainnya adalah penilaian langsung kepada modal alam dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomis dan akuntansi biaya di mana kontribusi yang diberikan kepada masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset.

Dalam proses produksi barang dan jasa itu melahirkan masalah lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ini karena sumber daya alam menjadi : 1). Penyedia bahan baku; 2). Penyedia fasilitas; 3). Wadah untuk limbah. Tiga komponen tersebut melahirkan biaya lingkungan karena : 1). Menurunya kualitas SDA dan lingkungan sebagai penyedia bahan baku; 2). Menurunnya kualitas SDA dan lingkungan sebagai fungsi dasar ekologis; 3) Menimbulkan ketidaknyamanan pada manusia; 4). Memberikan dampak yang buruk kepada kesehatan dan produktivitas.

Berangkat dari cerita di atas dan bagaimana generasi hari ini membayar atau meminimalisir utang generapa Papua di masa depan dengan memberikan porsi yang wajar pada lingkungan, maka itu sebaiknya kita belajar dari salah satu wilayah yang secara geografis, budaya dan tingkat kemajuan serta ekonomi berbedah jauh dari kita Papua seperti Negara Norwegia yang hidupnya selalu berkomunikasi dengan alam serta kepercayaan mereka terhadap pemerintah sangat baik hingga mereka tak keberatan bayar pajak yang tinggi. Untuk lebih dalam membacanya bisa lihat di media onlie (https://tirto.id).

Sementara itu, kaum milenial Norwegia yang kaya raya dimana penduduk berusia 30 tahun memiliki kenaikan pendapatan siap pakai disposable income sebesar 13 % pendapatan siap pakai, yang telah dipotong pajak, dibandingkan Generasi X (yang lahir antara 1966 dan 1980) ketika mereka mencapai usia yang sama. Untuk lebih dalam membacanya bisa lihat di media online (https://news.detik.com).

Persoalan lingkungan sudah menjadi masalah permanen yang pada suatu saat akan memberontak maka pemerintah dalam membuat kebijakan selalu menghadirkan aspek nilai finansial sebagai ukuran mutlak untuk mempertimbangkan manfaat hutan dan taman sebelum memberikan izin untuk membangun baru atau memperluas kegiatan ekonomi dan kegiatan lainya yang juga terikat pada aspek lingkungan.

Pembangunan Perumahan, Supermaket, Hotel dan Pembangunan fisik lainnya harus Pemerintah Daerah melihat ketersediaan aspek taman maupun ruang publik yang disediakan sudah memenuhi ketentuan atau rencana yang ditetapkan pemerintah daerah lebih penting ketimbang memperhatikan aspek peningkatan pendapatan daerah. Dalam teori yang tak terbantahkan, misalnya mengambil pinjaman kredit dengan jumlah yang besar, maka resiko pengembaliannya juga besar, sebaliknya juga sama. Demikian juga dengan pengerusakan lingkungan dengan menjual tanah dengan harga yang tinggi, maka resiko yang dihadapi juga semakin tinggi, misalnya banjir bandan, anak cucu hidup di kos-kosan. Ini semua adalah harga yang harus dibayar atas sebuah pengorbanan mementingkan diri sendiri hari ini. @arkam

Mana Cerita Kamu !