ORANG ASLI PAPUA (OAP)

PEMERINTAH HILANG DI PAPUA

P

emberdayaan masyarakat melalui pemberlakuan otonomi khusus dalam menjawab rasa keindonesiaan OAP semakin hari semakin redup, hal ini dikarenakan pemerintah belum secara serius melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkait dengan urusan wajib meliputi Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur. 

Dalam tulisan ini, hanya menyoroti urusan pemberdayaan masyarakat. Cerita lepas Warung Copi, Emperan Pasar, Pimpinan beragam organisasi  dan Mensos lainnya tentang OAP hampir sebagian besar memberi jawaban “MENTALITAS BERPERILAKU HIDUP BOROS” yang banyak dipengaruhi oleh budaya kekerabatan yang kuat, jawaban itu dilihat dari pola penyebaran OAP berdasarkan topografi wilayah yang terbagi dalam dua wilayah yaitu masyarakat pantai dan masyarakat pegunungan yang kehidupan sehari-harinya sebagai petani peramu dan petani ladang. Pemikiran pola-pola lama ini yang membuat kita terpenjarah dalam pasar gagasan dalam menemukan inovasi-inovasi baru dalam mengelola kekerabatan sebagai modal sosial yang memiliki nilai ekonomi tinggi. 

Kehadiran otonomi khusus belum memberi makna pada kemandirian ekonomi OAP, sebalinya kehadiran otonomi khusus memberi edukasi berutang dengan hidup bergantung pada pemerintah. Apakah ini yang disebut praktek cerdas ?. Selamat Merenung !.

Lokomotif pembangunan Papua bertumpuh pada tiga sektor yakni pendidikan , kesehatan dan infrastruktur, hal ini bisa dilihat dari besarnya anggaran dan kebijakan pemerintah untuk tiga sektor ini setiap tahun meningkat dibandingkan sektor ekonomi kerakyatan yang jumlahnya teramat sanggat kecil. Ada sebuah jawaban yang bisa “BENAR DAN BISA SALAH” yaitu yang melatar belakanggi pola pikir para perencana dan penentu kebijakan bahwa apabila pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sudah membaik dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi OAP akan meningkat pula. Pilihan Jawabanya cukup untuk anda sendiri. Sementara itu, lambatnya pengembangan ekonomi OAP bisa dilihat dari belum terkelolanya sumber daya lokal OAP melalui penetapan peta jalan pemberdayaan ekonomi OAP yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah baik pesisir maupun pegunungan dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya yang hidup dan tumbuh bersama OAP di masing-masing wilayah tersebut. 

Pengembangan ekonomi OAP yang dilakukan pemerintah selama ini belum memberikan makna yang berarti, hal ini bisa dilihat dari program-program pemberdayaan masih terbungkus dalam paket-paket proyek yang membuat pertumbuhan ekonomi OAP berjalan ditempat. Selain itu, banyak pernyataan klasik yang dikeluarkan pemerintah atas nama pemberdayaan ekonomi untuk menuju kemandirian ekonomi yang menjelaskan OAP jangan dikasi ikan melainkan dikase pancing. Ketika OAP pancing dapat ikan mau dijual tidak ada pasar dan sebaliknya dijual dipasar harganya jauh dari harga normal karena permainan tengkulak. Cerita ini memberi simpulan kecil yang menjelaskan bahwa 5 (lima) fungsi dalam ilmu manajememen tidak berjalan maksimal atau dengan pendapat lain perencanaan dari hulu kehilir mengalami hambatan. Selanjutnya potret-potret pemberdayaan yang lain adalah atas nama pemerintah maka kita mengadopsi model-model pemberdayaan daerah lain untuk dipaksakan diterapkan pada OAP yang secara turun temurun tidak hidup bersama budaya mereka. 

Penulis memilih judul pemerintah hilang di Papua ini memiliki ekor panjang untuk kita merenung dan melihat kembali perjalanan pemerintah melalui berbagai catatan masa lalu dengan berbagai jurus yang dikeluarkan pemerintah dalam merajut rasa keindonesiaan OAP sampai di keluarkan paket cantik yang diberi nama otonomi khusus yang sampai saat ini belum memberikan makna yang berarti ini karena persepsi OAP yang dijumpai sebanyak 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) orang menjawab mereka belum merasakan manfaat.  Sedangkan dari berbagai penelitian yang dipublikasikan melalui media cetak maupun online menjelaskan otonomi khusus belum memberikan makna yang berarti karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sejalan dengan tujuan pemberlakuan otonomi khusus.

Paket-paket kebijakan pemberdayaan yang dikeluarkan masih dikerjakan secara setengah-setengah yang didesain pada anggaran semata, hal ini yang membuat pemerintah hilang, dimana pemerintah tidak serius membangunan ekonomi OAP, alias OAP tidak disiapkan secara totalitas menuju kemandirian ekonomi.

 

Pemberlakuan daerah otonomi khusus perlu kita membaca kembali karena masa lalu adalah referensi yang berharga untuk kita menata asa dan raga dalam merajut satu tungku dalam satu rumah “BHINEKA TUNGGAL IKA”. pemberlakuan otonomi khusus merupakan jawaban atas aksi-aksi sosial masyarakat yang difasilitasi berbagai ormas sebagai jawaban yang perlu dilihat sebagai sebuah kesempatan dalam membangun ketertinggalam OAP lebih khusus pengembangan ekonomi OAP agar kemandirian ekonomi bisa terwujud dimasa depan. (Skrip jurnal Arius Kambu, FEB Uncen)