arkam
Untuk memahami akar persoalan, kita perlu melihat bagaimana model pembangunan dirancang. Banyak pejabat daerah Papua dididik dan bekerja dalam sistem birokrasi yang memuja angka: target PDRB, besaran investasi, panjang jalan baru, jumlah bangunan sekolah, atau seberapa besar dana pusat yang berhasil diserap.
Angka-angka itulah yang menjadi indikator keberhasilan. Lalu, ketika pemerintah pusat mendorong percepatan ekonomi lewat konsep seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), para pemimpin daerah merasa harus mengikuti agar dianggap “maju”, “pro investasi”, dan “visioner”.
Namun, ketika blueprint nasional disalin begitu saja ke konteks Papua, ia mengabaikan hal-hal paling mendasar: hak ulayat, struktur kampung, mobilitas penduduk, kapasitas SDM lokal, hingga hubungan ekologis yang begitu kuat dalam budaya Melanesia. Akibatnya, pembangunan yang tercipta bukan hanya tidak efektif ia justru menciptakan kerentanan baru.
Dampak itu muncul melalui beberapa mekanisme yang saling terkait. Pertama, kebocoran nilai (value leakage): sebagian besar keuntungan ekonomi dari proyek besar justru mengalir keluar daerah, dibawa oleh modal asing atau perusahaan dari luar Papua.
Kedua, pengingkaran hak ulayat, ketika lahan adat dialihkan demi proyek yang tidak pernah disepakati penuh oleh pemilik hak ulayat. Ketiga, elite capture, ketika segelintir elit lokal yang memiliki kedekatan politik justru mendapatkan lebih banyak manfaat daripada masyarakat biasa. Dan keempat, kerusakan ekologi, karena proyek besar sering mengabaikan daya dukung lingkungan.
Dari sinilah plagiarisme ekonomi mulai memperlihatkan wajahnya yang mengkhawatirkan: pembangunan berjalan, uang berputar, angka PDRB meningkat, tetapi kesejahteraan masyarakat adat Papua tetap datar atau bahkan menurun.@arkam
Untuk memahami akar persoalan, kita perlu melihat bagaimana model pembangunan dirancang. Banyak pejabat daerah Papua dididik dan bekerja dalam sistem birokrasi yang memuja angka: target PDRB, besaran investasi, panjang jalan baru, jumlah bangunan sekolah, atau seberapa besar dana pusat yang berhasil diserap.
Angka-angka itulah yang menjadi indikator keberhasilan. Lalu, ketika pemerintah pusat mendorong percepatan ekonomi lewat konsep seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), para pemimpin daerah merasa harus mengikuti agar dianggap “maju”, “pro investasi”, dan “visioner”.
Namun, ketika blueprint nasional disalin begitu saja ke konteks Papua, ia mengabaikan hal-hal paling mendasar: hak ulayat, struktur kampung, mobilitas penduduk, kapasitas SDM lokal, hingga hubungan ekologis yang begitu kuat dalam budaya Melanesia. Akibatnya, pembangunan yang tercipta bukan hanya tidak efektif ia justru menciptakan kerentanan baru.
Dampak itu muncul melalui beberapa mekanisme yang saling terkait. Pertama, kebocoran nilai (value leakage): sebagian besar keuntungan ekonomi dari proyek besar justru mengalir keluar daerah, dibawa oleh modal asing atau perusahaan dari luar Papua.
Kedua, pengingkaran hak ulayat, ketika lahan adat dialihkan demi proyek yang tidak pernah disepakati penuh oleh pemilik hak ulayat. Ketiga, elite capture, ketika segelintir elit lokal yang memiliki kedekatan politik justru mendapatkan lebih banyak manfaat daripada masyarakat biasa. Dan keempat, kerusakan ekologi, karena proyek besar sering mengabaikan daya dukung lingkungan.
Dari sinilah plagiarisme ekonomi mulai memperlihatkan wajahnya yang mengkhawatirkan: pembangunan berjalan, uang berputar, angka PDRB meningkat, tetapi kesejahteraan masyarakat adat Papua tetap datar atau bahkan menurun.@arkam
No comments:
Post a Comment