KORUPSI KEMANUSIAAN DI TANAH PAPUA

KORUPSI KEMANUSIAAN DI TANAH PAPUA

 

Korupsi di Papua ibarat fenomena gunung ES  yakni hanya sebagian kecil dari kasus-kasus korupsi yang muncul dipermukaan dan berhasil di laporkan  relatif kecil dibandingkan dengan fakta dilapangan menunjukkan sebagian besar aktivitas korupsi dilakukan dengan berbagai modus sehingga sulit dilacak dan dilaporkan kepada pihak berwajib karena melibatkan berbagai pelaku yang berada pada posisi strategis dalam pengambilan keputusan dan juga perilaku korupsi di Papua dipengaruhi oleh  budaya resiprositas (give and take), proses alkulturasi dan perilaku individu.

 Modus korupsi menggunakan tameng membangun atas nama rakyat yakni dengan cara memberikan bantuan yang sifatnya kemanusian namun tidak mengikuti tata aturan yang baik dan benar atau dengan kata lain bantuan tersebut bukan dilatari motif murni kemanusiaan tetapi dilatari motiv politik dan kekuasaan. Sementara itu, motif lain dari korupsi di Papua yakni korupsi dilakukan dengan cara berjemah (bersama-sama) yang sistemik sifatnya menggunakan para aktor dengan peran dan kedudukannya masing-masing dilingkungan internal pemerintah dan diluar birokrasi pemerintah.

 Internal pemerintah dan diluar birokrasi pemerintah dilakukan dengan cara membangun dan memperkuat status kuo dengan system nepotisme. Nepotisme menciptakan ruang terbentuknya politik organisasi (orang dekat pejabat) yang bermain dengan para pengusaha atau kontraktor dengan cara memberikan proyek pembangunan dengan system penunjukkan (sub kontraktor) dengan perjanjian fee (baca Kepres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa). Rakyat kelas bawah dijadikan tameng justifikasi terhadap symbol pembangunan atas nama kemanusiaan yang sifatnya sinter claus (karikatif).

Catatan ini diharapkan dapat merekonstruksi pemikiran-pemikiran yang bisa dijadikan sebagai sebuah minuman ringan saat anda haus di dalam melihat kemajuan pembangunan di Papua dan Papua Barat dalam 10 tahun terakhir dengan dana yang teramat sangat besar hingga lebih Rp. 30 triliun untuk kedua provinsi belum memberikan kemajuan yang berarti, itu terlihat dari taraf pertumbuhan kesejahteraan hidup masyarakat Papua yang diperparah dengan kualitas perencanaan pembangunan daerah (UU/25/2004, tentang system perencanaan pembangunan nasional) yang belum dilakukan dengan cerdas dalam mempertajam  strategi pembangunan Papua dan Papua Barat melalui empat sektor prioritas sebagai leading sector implementasi Otonomi Khusus Papua yaitu : pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur yang dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada indikator-indikator standart pembangunan dari keempat sektor dimaksud serta perlunya formulasi yang jelas antara issu-issu prioritas yang bersifat nasional dan sektor-sektor prioritas yang bersifat kedaerahan terutama dalam kerangka semangat otonomi khusus melalui klaster pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat Papua dan Papua Barat.

(Arius Kambu, Ekonomi Uncen)