arkam
Apakah dengan pembagian wilayah kebudayaan sebagai formula tepat untuk mempercepat tercapainya sila 5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau dengan merubah kecamatan dan desa menjadi kampung sebagai jalan alternatif lain. Walaupun dengan perubahan itu tidak memberikan makna apa-apa karena tidak berakar pada pengetahuan tradisional orang melanesia.
Proyek-proyek pemberdayaan ekonomi dan tata kelola pemerintahan lebih banyak menurunkan konsep dan model pendekatan luar dan lupa dengan pengetahuan lokal, seperti partisipasi, God governance, akuntabel, transparan, ini konsep-konsep luar yang masuk menutupi konsep-konsep lokal. Fenomena ini bisa dilihat dari berbagai kasus pendekatan pembangunan yang dipaksakan tanpa memperhatikan kemauan akar rumput.
Pemerintah seharusnya hadir sampai di jantung masyarakat melalui layanan publik yang memicu bergeraknya sektor-sektor ekonomi berbasis nilai hidup. Bukan pemerintah melakukan wisata masa lalu dan proyeksi masa depan dengan cara membagi manusia papua dalam wilayah kebudayaannya masing-masing tanpa memperhatikan konsep ekonomi apa yang tepat untuk menggerakkan ekonomi berbasis nilai hidup.
Praktek tahun ini, hampir dipastikan masih terjadi pengulangan-pengulangan cerita atau masih seperti dulu lagi. Program yang ditawarkan belum dipahami melalui kerangka lokal yang lahir dari identitas manusia Papua sebagai jalan ekonomi untuk menemukan sila (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.@arkam
Apakah dengan pembagian wilayah kebudayaan sebagai formula tepat untuk mempercepat tercapainya sila 5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau dengan merubah kecamatan dan desa menjadi kampung sebagai jalan alternatif lain. Walaupun dengan perubahan itu tidak memberikan makna apa-apa karena tidak berakar pada pengetahuan tradisional orang melanesia.
Proyek-proyek pemberdayaan ekonomi dan tata kelola pemerintahan lebih banyak menurunkan konsep dan model pendekatan luar dan lupa dengan pengetahuan lokal, seperti partisipasi, God governance, akuntabel, transparan, ini konsep-konsep luar yang masuk menutupi konsep-konsep lokal. Fenomena ini bisa dilihat dari berbagai kasus pendekatan pembangunan yang dipaksakan tanpa memperhatikan kemauan akar rumput.
Pemerintah seharusnya hadir sampai di jantung masyarakat melalui layanan publik yang memicu bergeraknya sektor-sektor ekonomi berbasis nilai hidup. Bukan pemerintah melakukan wisata masa lalu dan proyeksi masa depan dengan cara membagi manusia papua dalam wilayah kebudayaannya masing-masing tanpa memperhatikan konsep ekonomi apa yang tepat untuk menggerakkan ekonomi berbasis nilai hidup.
Praktek tahun ini, hampir dipastikan masih terjadi pengulangan-pengulangan cerita atau masih seperti dulu lagi. Program yang ditawarkan belum dipahami melalui kerangka lokal yang lahir dari identitas manusia Papua sebagai jalan ekonomi untuk menemukan sila (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.@arkam
No comments:
Post a Comment