OTONOMI KHUSUS PAPUA GAGAL

KESEMPATAN OTONOMI KHUSUS PAPUA HILANG

(dimuat di Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume XI No.2 Agustus 2008, Ekonomi Uncen)

Dizaman yang sangat modern ini, harus kita akui bahwa jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin menjadi sangat lebar. Artinya dari kenyataan yang kita lihat, yang kaya bertambah dan yang miskin bertambah miskin. Hal ini bisa terjadi, bagi mereka yang kaya, pandangannya hanya selalu tertuju kepada keindahan dan gemerlapannya dunia ini, ingin punya materi yang lebih. Dan tidak salah keinginan yang demikiyan ini, asalkan semua ini diperoleh dengan cara yang halal. Sedangkan bagi yang miskin demi sesuap nasi, ibu-ibu tua dengan membongkok menggendong beban, abang-abang ojek tanpa mengenal lelah menancap motor, pedagang kaki lima yang siap-siap digusur dan habis dagangannya, padahal untungnya tidak seberapa, para buruh tani di pedesaan yang harus bekerja keras dibawah terik matahari, dan juga panti-panti asuhan yang juga membutuhkan banyak biaya untuk menghidupkan para penghuninya, pernahkah kita sekejab saja memikirkan nasib mereka.

Sunguh indah wacana tahun 2001 penawaran otonomi khusus Papua yang digulirkan pemerintah pusat dalam menjawab aksi-aksi sosial masyarakat papua, pemerintah pusat memberikan kewenangan pada daerah dalam menata sistem anggaran dengan pembagian yang proposional sebagai kesempatan bagi Indonesia mempertahankan keutuhan peta Indonesia, apa implikasi opini publik yang kurang positif terhadap penawaran produk (otonomi khusu) sebagai dinding pembatas kebebasan publik secara universal. Celakanya, orang-orang papua yang mencoba menjadi aktor mencatat segala bentuk aksi-aksi sosial masyarakat dalam sebuah transkrip yang dinamakan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang diharapkan dapat memberikan sinar pencerahan dalam memadam titik api yang mulai dan akan membakar peta Indonesia.

Karena itu, kedengaran suara masyarakat papua menjadi mutlak, meminjam pandangan analis menjelaskan persoalan yang dihadapi masyarakat Papua bukan persoalan infrastruktur atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, tapi yang lebih penting lagi adalah masalah manusia. Apa yang sedang dilakukan pemerintah dilihat dan dirasakan oleh masyarakat papua karena itu mereka pasti punya penilaian krusial , terutama momentum lemahnya penegak hukum di Papua, ilegal loging, dan KKN di jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diletakkan dalam kerangka momentum untuk merajut kembali rasa ketidak Indonesiaan masyarakat Papua.

PENDUDUK DAN KEMISKINAN

Dalam melihat posisi dan peran pemerintah daerah dalam kontek kewenangan seluas-luasnya, kita sering kali terperangkap pada persoalan dominasi dan arogansi pemegang kalkulator pemerintahan terhadap pemberdayaan masyarakat miskin. Pada perkembangannya ketimpangan hubungan kemudian tidak saja dilihat secara langsung. Berbagai lembaga swadaya masyarakat pada akhirnya juga dipandang sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Untuk mendapatkan evaluasi umum masyarakat papua tentang keadaan di papua ketika survei ini dilakukan pertama-tama penulis lakukan dengan meminjam pandangan analis Mubyarto (2002) menjelaskan ada argumentasi sederhana yang datang dari daerah-daerah yang sudah maju bahwa suatu daerah menjadi miskin jika membiarkan penduduknya tumbuh “menurut deret ukur”. Penduduk yang tumbuh tak terkendali pasti cepat menurun kemakmurannya karena produksi pangan tumbuh lambat ”mengikuti deret hitung”. Inilah teori sedih (dismal) dari Thomas Robert Malthus (1817) yang mengakibatkan ilmu ekonomi disebut sebagai ilmu yang memilukan (the dismal science) oleh Thomas Carlyle (1849). Untuk tidak menyerah begitu saja pada pandangan Carlyle, Mancur Olson dan Satu Kahkinen menerbitkan buku A Not-So-Dismal Science (Oxford, 2000) yang mengacu pada penelitian mendalam “dari bawah” yang meskipun mahal dan memakan banyak energi, toh dalam jangka panjang “jauh lebih murah”.

Jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan yang disebabkan tekanan penduduk merupakan pertemuan antara prakarsa asli penduduk dengan program pemerintah. Misalnya untuk data papua, intensifikasi pertanian, industrialisasi perdesaan, migrasi, dan keluarga berencana. Dari empat jalan keluar atau pemecahan ini, migrasi, terutama yang bersifat sementara, rupanya paling berhasil, yaitu bekerja di luar pertanian atau di luar desa, sehingga dapat membawa pulang uang untuk belanja keluarga. Belakangan banyak anak-anak muda merantau ke luar daerah, bahkan ke luar Papua, untuk bekerja ”mencari uang”. Anak-anak muda ini kebanyakan pulang ke desa (mudik) sekali setahun pada hari raya dan/atau mengirimkan uang secara rutin untuk membantu belanja orang tua atau membantu biaya sekolah adik-adiknya.

Namun, satu hal yang harus disadari tidak sepenuhnya benar jika dikatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kepadatan/kelebihan penduduk semata-mata, karena: pertama, orang-orang desa sebenarnya cukup sadar untuk tidak memiliki banyak anak dengan melaksanakan KB; dan kedua, jika ada kesempatan penduduk desa selalu ”meninggalkan desa” untuk mencari pekerjaan di mana saja. Sama sekali tidak benar jika dikatakan orang-orang desa selalu “menerima apa adanya”, dan berfilsafat ” makan tidak makan asal berkumpul”. Pertumbuhan penduduk daerah miskin di papua dewasa ini sudah semakin tinggi sekali dan bahkan menjadi musafir tanpa kartu keluarga.

MASALAH EKONOMI

Untuk mendapatkan evaluasi umum masyarakat papua tentang keadaan otonomi khusus papua, ketika studi kasus dilakukan dengan mengali berbagai informasi ditanya bagaimana pandangan mereka dalam tiga masalah umum : keadaan ekonomi, penegakan hukum, dan keamanan di papua. Masyarakat papua menilai bahwa keadaan ekonomi papua sekarang, lebih dari separuh masyarakat papua menyatakan keadaan ekonomi di papua buruk. Sementara untuk penegakan hukum di Papua, proporsi yang menikai keadaannya akan baik dari atas penilaian keadaan ekonomi. Penilaian lebih baik diberikan atas keadaan keamanan.

Walaupun orang bisa menilai keadaan di papua dengan pemberlakuan otonomi khusus papua keadaan keamanan di papua lebih baik, tapi bagi masyarakat papua menilai keadaan papua masih sangat kurang baik. Ketika diminta mengevaluasi keadaan ekonomi keluarga/rumah tangga dan keadaan ekonomi papua pada umumnya sekarang dibandingkan tahun lalu, juga dua dari sepuluh warga papua yang mengatakan keadaan ekonomi rumah tangga mereka dan keadaan ekonomi provinisi papua sekarang kurang baik dibandingkan zaman pemerintahan orde baru.

PEMERINTAH DAERAH BURUK

Sementara itu, ketika warga papua diminta memberikan penilaian umum atas kerja pemerintah daerah dalam menangulangi kemiskinan, proporsi yang memberikan penilaian positif kurang lebih konsisten dengan proporsi penilaian mereka terhadap kondisi ekonomi di papua sekarang. Hanya dua dari sepuluh warga papua yang menilai bahwa pemerintah daerah di Jayapura sudah cukup banyak memberikan kemajuan dalam upaya mengurangi korban pelecehan hak-hak masyarakat papua. Dan, lima dari sepuluh warga papua yang secara eksplesit menyatakan baru sedikit atau tidak ada kemajuan yang dibuat pemerintah daerah dalam menangulangi kemiskinan struktutal. Perasaan ini ditemukan lebih besar lagi bagi warga papua yang terkena langsung musibah tersebut. tujuh dari sepuluh warga papua yang kena musibah tersebut menilai baru sedikit atau tidak ada kemajuan yang dicapai pemerintah daerah setelah tiga tahun otonomi digulirkan.

Indikator opini publik di atas menunjukkan pemerintah daerah dirasakan paling buruk upayanya dalam menagulangi kemiskinan. Apakah fakta objektivitasnya demikian, tentu perlu analisis lebih lanjut. Tapi kalau opini publik dipandang sebagai faktor penting untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah kearah yang lebih baik, dan bahwa opini publik punya nilai opini politik bagi pemerintah daerah, sikap dan tindakan responsif terhadap aspirasi warga, maka indikator tersebut harus diperhatikan.

KESEMPATAN ATAU MALAPETAKA

Masalah lebih penting bagi pemerintah daerah, terumata yang berkepentingan dengan keutuhan peta provinsi papua, apa implikasi opini publik yang kurang positif terhadap monopoli pemerintah pada pasar gagasan tersebut bagi rasa keindonesiaan masyarakat papua. Meminjam pandangan analis menyebutkan salah satu cara untuk mengukur rasa keindonesiaan, atau rasa kebangsaan pada umumnya, adalah tingkat kebanggaan seseorang warga menjadi warga bangsa bersangkutan. Dalam konteks ini adalah tingkat kebangsaan warga papua menjadi warga papua. Ketika studi kasus menggunakan metode pencuplikan sistematis dari yang diaminkan Cepos Senin, 18/7/05, menunjukkan rasa kebanggan warga papua pada pemerintah daerah diantara masyarakat papua pada umumnya dan juga warga papua yang merasakan. Kalau dibandingkan dengan tingkat kebangaaan memilih otonomi daerah dari survei menunjukkan bahwa tidak ada kebanggaan pemberlakuan otonomi khusus di papua khsusnya dan permberlakuakn otonomi nasional pada umumnya ataupun yang tidak, 9 dari 10 merasa sangat atau cukup bangga merasakan otonomi daerah. Sementara pada populasi masyarakat papua, hampir semua warga papua tidak merasa bangga terhadap otonomi daerah.

Namun, demikian, proporsi tersebut tetap harus mendapat perhatian. Perhatian terutama harus diberikan dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, terutama lagi terhadap pelangaran hukum sebab ada pola yang menunjukkan ada hubungan antara kondisi ekonomi warga dengan pandangan pemerintah dalam menaggulangi pembakaran peta Indonesia dan kebanggan menjadi warga Indonesia. Warga papua merasa kondisi ekonomi rumah tangga mereka tiga tahun belakangan ini tambah buruh dari tahun sebelumnya, cenderung memandang pemerintah kurang atau tidak banyak berbuat untuk penanggulangan berbagai pelanggaran di papua.

Pola itu menunjukkan bahwa bila kondisi ekonomi masyarakat papua dirasakan berkurang, maka terbuka peluang semakin menurunnya rasa keindonesiaan warga papua. Dan dirasakan bila pemerintah daerah dirasakan semakin banyak berbuat untuk perbaikan keadaan di papua maka proporsi yang merasa bangga menjadi warga Indonesia juga semakin besar dan kuat. Otonomi khusus telah melahirkan kesempatan untuk menyelesaikan masalah papua secara menyeluruh, dan kesempatan untuk memperkuat rasa keindonesiaan warga papua akan hilang dengan otonomi khusus yang sebenarnya ? Sebagian besar dari masalah itu terpulang pada kerja pemerintah daerah. Selamat berpelesir

(Arius Kambu, Ekonomi Uncen