|
P
|
apua
dengan kurang lebih 250 kelompok etnis, dimana masing-masing komunitas
mempunyai bahasa dan gaya hidup mereka sendiri. Papua dengan heterogenitas
kelompok etnis dengan karakteristik sosial budaya yang unik serta dengan kekayaan alam Papua
yang besar dalam hal kesuburan tanah, hutan, sumber daya mineral serta
perikanan memang tidak dapat disangkal lagi. Orang Asli Papua adalah
orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli
Papua. Suku-suku ini memiliki tingkat kemajuan peradaban yang heterogen dan
tentu saja membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda dalam melakukan penetrasi
terhadap sekitar 250 suku tersebut terutama melalui edukasi kewirausahaan dan
keuangan sehingga mereka menjadi layak (bankable)
dalam memanfaatkan jasa dan layanan kredit lembaga keuangan Bank dan Non Bank
di Papua. Papua memiliki
sumber daya alam yang kaya dengan kurang lebih 66% (1.46 juta) dari total
penduduk Papua yang berjumlah 2,3 juta merupakan pasukan penjaga Tanah Papua (Masyarakat Adat) masih terperangkap
dalam kesmiskinan, sementara sisa sekitar 34% adalah masyarakat non adat yang datang untuk menetap
di wilayah ini atas keinginan sediri ataupun diundang masuk melalui program
transmigrasi yang disponsori pemerintah dari Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
Timur, Sumatra, Selawesi, Toraja, Maluku, Ternate, Kalimantan. Perjalanan Papua
sampai saat ini kemiskinan masih belum terkoreksi dalam data nasional (llihat
BPS Nasional) dan masih merupakan tantangan pembangunan yang utama. ILO (2003)
menyebutkan ada enam faktor utama yang membuat kemiskinan tersebar luas di
kawasan ini, yaitu: 1) Isolasi dan jurang pemisah antar daerah; 2) Rendahnya
mutu sumber daya manusia; 3) Rendahnya pendapatan akibat keterbatasan produksi;
4) Hambatan budaya; 5) Rendahnya komitmen politik terhadap pengembangan
masyarakat secara berkelanjutan; dan, 6) Kebijakan dan program yang tidak
terintegrasi.
B.
MEMBEDAH
USAHA ORANG ASLI PAPUA
|
S
|
aya membaca dari berbagai sumber yang
memuat tulisan tentang perilaku bisnis orang asli papua bayak orang yang secara
cepat dan emosional memberikan informasi kunci kegagalan memulai usaha yaitu :
(1) perilaku suka mambuk; (2) Ikatan kekeluargaan yang kuat; (3) pengetahuan
tentang fungsi bank masih kurang, sampai yang lebih ekstrim lagi (4) mereka
tidak layak mendapatkan pinjaman lembaga keuangan. Fenomena tersebut diatas
sebenarnya bukan menjadi sebuah alasan utama untuk tidak menjadi pengusaha yang
sukses, namun persoalan diatas menjadi Black
Box yang harus bisa dipecahkan bersama-sama dengan cara seperti mengembangkan
potensi sumber daya manusia Papua dan menjadikan Papua lebih kaya melalui dunia
usaha (investasi dan tranding saham).
Catatan Saya hadir
sebagai bisikan ringan dalam melawan lupa, lupa apa ? lupa bangun tidur tepat
waktu agar bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang teramat melelahkan untuk
mereka pemegang kalkulator pemerintahan mengkalkulasi atau menghitung seberapa
besar harapan seluruh pihak untuk bisa melihat dan menyelesaikan persoalan tatapan
orang Papua yang lagi kosong karena nilai hidup mereka dikomersialkan oleh
mahluk lain yang menyebabkan ekonomi
orang asli Papua bagaikan anak tiri yang tak diurus ataukah
sengaja dibiarkan mampus atau berdiri kaki sendiri melawan pemodal-pemodal besar
yang masuk bagaikan migrasi burung dari wilayah tandus ke wilayah yang subur.
Disisi yang lain yaitu konsep pemberdayaan ekonomi dieluk-elukan penguasa
ternyata yang diberdayakan mereka-mereka itu saja atau karena ada sebuah alasan
klasik mereka belum mampu, mereka belum memenuhi syarat dan lain-sebagainya,
mungkin alasan itu ada benarnya sebab biaya politiknya mahal maklum politik
dagang bermain disini sebagai faktor yang memiliki daya ungkit kuat dalam
proses pengambilan keputusan sebab free besar skali. Soal itulah yang
memberikan jawaban pemberdayaan ekonomi orang asli papua berjalan ditempat
bagaikan anak tiri yang tak diurus, harus sampai kapan kita harus hidup berbual
dan terbual ataukah kita mau berubah tetapi wajah tidak berubah.
Contoh lagi, saya
berjumpa dengan seorang mama yang membuka usaha jualan pinang berasal dari
wilayah pegunungan tengah yang sama sekali produk buah pinang tidak masuk dalam
nilai hidup mereka. Nilai hidup yang dimaksudkan adalah hasil-hasil kebun yang
sudah diwariskan dari generasi-generasi misalnya menamam ubi jalar, ubi kayu,
memelihara ternak, menanam pisang dan sayur-sayuran. Fenomena itu melahirkan
sebuah informasi atau pertanyaan bagaimana memilih pinang yang baik, ilmu itu
hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang mempunyai nilai hidup dengan pinang
(Jayapura, Serui, Biak dan Merauke). Penjelasan mama singkat saja bahwa mama
menjalankan usaha penjualan buah pinang dengan modal utama berdasarkan pengalaman
karena mama juga makan pinang, jadi untuk memilih mana yang qualitas baik
dengan qualitas tidak baik pertama-tama dicoba satu biji dulu sebelum membuat
keputusan untuk membeli buah pinang, usaha penjualan pinang di jalankan
berdasarkan pengalaman karena sisi pemasaran produk itu tidak mengenal sekmen
pasar diterima semuah generasi dan sebagai alat komunikasi yang efektif menurut
cacatan social budaya papua. Sementara dari sisi akses informasi antar penjual
dan pengumpul sudah terbangun secara alamiah.
Issu membangun bisnis
berdasarkan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang didasarkan pada
masing-masing wilayah cukup menarik namun kurang mengigit bagi pemegang
kalkulator alias pimpinan negeri seribu satu ketidak pastian ini maklum biasa
sibuk berpolitik saja sampai-sampai lupa kegiatan ekonomi yang dikembangkan sebagian
besar direncanakan berdasarkan informasi pasar dan harga produk tersebut lagi
bagus-bagusnya itu yang dikembangkan sampai pemerintah lupa mengembangkan
produk yang berkaitan dengan nilai hidup orang asli Papua.
Contoh berikut ini adalah
seorang mama papua bawa ubi kayu jauh-jauh kepasar hanya dengan tujuan jualan
sambil lihar atau kunjungi keluarga. Fenomena itu sedikit memberi informasi
bahwa konsep bisnis belum dipahami dengan baik karena faktor pendidikan, inilah
sebuah persoalan yang harus dipecahkan bersama-sama di para-para adat dengan
konsep satu tungku dalam satu rumah adat dalam menyelesaikan persoalan sosial
ekonomi masyarakat Papua.
Sejarah merupakan
rujukan bacaaan yang baik untuk kita lihat kembali bersama-sama tentang tema
kekerabatan dalam catatan budaya Papua dijelaskanikatan kekerabatan merupakan
salah satu faktor kunci mempengaruhi perilaku bisnis ? misalnya produk hasil
kebun atau tangkapan dilaut maupun buruan yang pertama-tama didahulukan adalah
makan keluarga inti dan saudara terdekat kalau ada sisa barulah dibawah kepasar
sekalian jalan-jalan lihat keluarga.
Banyak diperdebatkan
berkait ikatan kekeluargaan yang menjadi kunci penghambat perilaku bisnis orang
asli papua, issu itu masih perlu dibuktikan dengan data karena kekerabatan
masyarakat yang membentuk modal sosial yang memiliki nilai jual tinggi yang
masih menjadi pekerjaan rumah untuk dikelola menjadi produktif. Sementara itu,
potret tanah Papua juga banyak memberikan energy yang kurang memuaskan dimana
kalau dilihat program pengembangan ekonomi lokal masih sebatas seremonial
dengan banyak menerjemahkan kegiatan pengembangan ekonomi dari pusat yang
sebenarnya bukan sebagai kegiatan prioritas dengan menterjemahkan
regulasi-regulasi yang ada sampai-sampai lupa juga bahwa mereka punya
Undang-Undang Otonomi Khusus yang sebenarnya itu rujukan utama dalam membangun
keadilan ekonomi masyarakat. Persoalan yang sampai saat ini belum diselesaikan
yakni interfensi ekonomi berkaitan dengan nilai hidup masih menjadi Black Box yang belum terpecahkan maklum
pemerintah masih sibuk urus politik.
Dengan memperhatikan
situasi dan kondisi sosial ekonomi papua sejak berintegrasi dengan Indonesia
sampai saat ini. Konsep membangun dan mengembangkan menurut para suraman banyak
menempatkan menempatkan masyarakat pribumi sebagai objek pembangunan atau
strata paling bawah. Pendekatan ekonomi berbasis nilai hidup diciptakan sebagai
cara untuk menjadikan anak pribumi sebagai tuan dinegeri sendiri.
Pada era kekinian
pemberdayaan ekonomi anak pribumi, menjadi sebuah wacara yang berulang-ulang
disampaikan dengan tampa diketahui sejauhmana dampak ekonominya kepada anak pribumi.
Meminjam pendapat para suraman yang menjelaskan bahwa waktu dan masa berganti
dan tidak satupun yang mampu membuktikan bahwa masyarakat bisa menikmati hasil
kegiatan ekonomi secara adil dan merata.
Mubyarto, dkk (2014) menjelaskan contoh konsep ekonomi
menurut Sukarno dengan konsep marhaernismenya telah berusaha untuk
membangun model ekonomi kerakyatan Indonesia dengan berpijak pada situasi dan
kondisi rakyat Indonesia pada masanya, Soeharto berusaha membangun ekonomi
kerakyatan dengan Repelitanya dengan basis pedesaan, era berganti dan ekonomi
kerakyatan tetap menjadi sebuah wacana yang semakin tidak jelas dan rakyat
tetap berada dalam kemiskinan yang semakin kronis. Pada masa pemerintahan SBY, mindset
ekonomi tidak jauh berbeda dengan zaman orde baru, pemerintah lebih
menekankan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan ekonomi. Sehingga terjadilah
disparitas ekonomi yang luar biasa antara si kaya dengan si miskin. Pemerintah
selama ini lebih cenderung pro investor ini bisa dibuktikan dengan banyaknya
investor yang menguasai sektor-
sektor strategis
seperti energi, migas, dan lain-lain. Sedangkan di sektor riil seperti
usaha kecil menengah banyak yang mengalami gulung tikar karena tidak bisa
bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga dengan demikian cita-cita
untuk mewujudkan adanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi
masih jauh dari harapan, bahkan ini menjadi sebuah cerminan bahwa pemerintah
belum maksimal dalam mengupayakan keberpihakan kepada pelaku ekonomi kecil
menengah.
Bas Suebu dengan konsep ekonomi respek telah berusaha
untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat dengan kebijakan pada basis kampung
menunjukkan kesejahteraan anak kampung sedikit berubah karena banyak uang
beredar di kampung. Pada masa pemerintahan Lukas Enembe pemikiran pengembangan
ekonomi tidak bedah jauh dengan Suebu pada basis kampung dengan lebih di fokuskan
pada lima wilayah adat. Era kepemimpinan Lukas Enembe berakhir ekonomi anak
pribumi pada lima wilayah adat yang semakin tidak jelas dan rakyat berada dalam
kemiskinan.
Dalam upaya
mengatasi persoalan kemiskinan di tanah Papua yang mayoritas penduduknya adalah
orang asli papua, pemerintah telah memberlakukan UU No. 21/2001, yang
memberikan kesempatan strategis daerah dalam menjalankan pemerintahan serta
proses pembangunannya. Proses pembangunan perlu menetapkan kerangka pembangunan yang
sesuai dengan budaya, karakteristik dan sumber daya masyarakat adat Papua serta peka
terhadap kebutuhan pengembangan sosio-ekonomi, budaya dan politik mereka.
Sebagai tindak lanjut dalam memperkuat (Inpres) No. 5/2007 tentang proses
percepatan pembangunan di Papua pada era kepemimpinan SBY. Presiden JOKOWI
mengeluarkan delapan kebijakan pokok presiden terhadap
Papua. Delapan kebijakan itu yakni masalah Papua harus diselesaikan melalui
pendekatan pembangunan dan kesejahteraan, penyelesaian kekerasan di Papua salah
satu wujudnya antar lain pemberian grasi dan membangun Papua tanpa konflik,
mewujudkan pemerintahan bersih, transparan dan perlu ada kontrol guna melihat
semua prioritas, memprioritaskan pelayanan publik kepada masyarakat, menjadikan
Papua daerah terbuka, memprioritaskan pembangunan sistem ganda, akselerasi
pembangunan infrastruktur khususnya membukan isolasi di daerah dan mencanangkan
Kabupaten Merauke sebagai lumbung padi nasional dan mengembangkan pelabuhan
serta dermaga perikanan.
Menurut Rizal Ramli
(2014) menjelaskan ekonomi konvensional cenderung menggunakan indikator
pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya ekonomi kerakyatan harus berpatokan pada
human development Index yang dilihat
dari (1) status gizi; (2) status kesehatan; (3) status pendidikan, pekerjaan
yang mencukupi kebutuhan hidup; (4) prevalensi kejadian penyakit dan lain-lain,
yang harus diukur secara kuantitatif. Itulah sebetulnya ukuran kesejahteraan
rakyat yang paling penting, bukan pertumbuhan ekonomi atau nilai tukar. (by arkam)
No comments:
Post a Comment