EKONOMI PUBLIK PAPUA

PENDIDIKAN EKONOMI PUBLIK MERAJUT SATU TUNGKU DALAM SATU RUMAH ADAT

Dalam rangka memasuki pilkada gubernur oktober mendatang minggu lalu ada gelombang besar yang bergaung. Pertama proyeksi DAP (Cepos, 12 Agustus 2005). Tak seperti proyeksi Undang-Undang Perimbangan Keuangan Nomor 25 tahun 1999 yang kerap melenceng jauh, proyeksi DAP tidak memiliki tingkat keyakinan yang tinggi. Hal ini disebabkan proyeksi DAP terhadap tingkat ketidak keberhasilan otsus lebih bersifat trik dan intrik politik ekonomi. Membaca ketidak berhasilan otsus di Papua tidak sepengal-sepengal, tidak terintegrasi, menelah perekembangan otsus di Papua perlu kejernihan yang bebas nilai tribalisme, dalam artian dalam benak kita tidak boleh ada persepsi negatif yang mengerikan yang berkembang karena kebrutalan kita memandang kesederhanaan orang papua berarti mereka miskin, kebodohan berpikir ini merupakan sumber bencana bagi kita yang tidak mengenal hukum berpikir pembuktian sebab akibat. Secara sederhana kita dapat mengkaitkan pelaksanaan otsus tahun 2001 sebagaimana pada tabel berikut.

ANALISIS EKONOMI

Untuk mendapatkan evaluasi umum masyarakat papua tentang keadaan otonomi khusus papua dilaksanakan tahun 2001, seperti pada tabel dapat disimpulkan bahwa rata-rata provinsi di Indonesia mendapatkan alokasi dana sekitar 1 triliun s.d  3 triliun. Kecuali sejumlah provinsi besar di pulau jawa dan 2 provinsi di luar pulau jawa yakni Kaltim dan Riau yang mendapatkan alokasi dana diiatas 6 triliun. Hal ini terjadi karena dasar perimbangan pembagian dana tersebut mengacu pada sejumlah indikator ekonomi seperti jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam dll pada provinsi masing-masing.

Selaras dengan perkembangan perilaku dana diatas, menunjukkan nilai alokasi dana 3,507 triliun untuk papua, hasil ini menunjukkan bahwa secara umum dana pemerimbangan keuangan pusat dan daerah (PKPD) dan non PKPD. Dana PKPD terdiri dari DAU dan DBH (penerimaan PPH, PBB, BPHTB, bagi hasil minyak & gas, perikanan dan pertambangan) sedangkan dana non PKPD terdir dari penerimaan asli daerah (PAD), subsidi daerah otonom (SDO), inpres dan dana kontijensi.(baca UU/25/1999).

Sementara itu, pelaksanaan UU/22/1999 pemerintah melaksanakan pemekaran beberapa kecamatan di papua menjadi kabupaten, fenomena ini ikut mempertinggi alokasi dana operasional yang sifatnya pembangunan infrastruktur, membayar gaji pegawai, dan kegiatan rutin daerah yang jumlahnya relatif besar. Fenomena inilah yang menyebabkan belum adanya efek menetes yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat papua dengan pemberlakuan otsus.

Menurunnya alokasi dana non-PKPD sebesar 528 miliar juga terlihat dari minimnya kontribusi daerah terhadap PDB walaupun memiliki sumber daya alam yang besar namun tidak memberikan kontribusi yang berarti pada pos DHB pemerintah pusat. Perkembangan tersebut beriringan dengan memburuknya indikator-indikator pendapatan asli daerah yang lain. Memburuk indikator-indikator tersebut memperlihatkan kecenderungan bahwa Papua kian rentan pada penyesuaian situasi keamanan belum menjamin investasi asing, di bidang ini, berbagai rintangan ada, seperti belum mempunyai berbagai infrastruktur investasi seperti UU Perpajakan, UU ketenaga kerjaan, kredit investasi dan ekspor juga masih minim. Saat ini kredit perbankan untuk investasi kurang dari 5 persen dari PDB Papua.   

Guntingan Cepos 12 Agustus 2005, DAP mengatakan pengelolaan otsus tahun 2001-2005 belum dilaksanakan pemerintah daerah tidak cukup beralasan. Sebab, kondisi pemberlakuan otsus Papua semester pertama 2001 belum membaik seiring dengan pemekaran kabupaten di Papua masih dalam pra-otonomi daerah, maka droping dana PKPD dan non-PKPD yang disalurkan pemerintah pusat pada pemerintah daerah selama tahun 2001, sejauh ini baru digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah berupa pembenahan struktur kelembagaan pada masing-masing daerah tersebut,.  (Arkam)